DPRD Pangandaran kembali Menggelar Audensi dengan MPP

Pangandaran – GM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran kembali menggelar audensi bersama Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP), pada Senin (11/12/2023), bertempat di Ruang Paripurna DPRD Pangandaran.

Dalam Audensi perwakilan dari MPP dan Presidium menyampaikan penolakan pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran kepada pihak ke tiga sebesar Rp 350 Miliyar, dan menyampaikan beberapa tuntutan.

Read More

Diantaranya meminta DPRD Kabupaten Pangandaran untuk membuat Surat kepada Pj Gubernur Jawa Barat untuk menolak permohonan Pinjaman Utang dari Pemerintah Pangandaran.

Dan Meminta kepada Pj Gubernur Jawa Barat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BAPPENAS untuk tidak memeberikan Rekomendasi Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 350 Miliyar.

Hal itu karena di sinyalir akan membebani APBD Kabupaten Pangandaran dalam waktu yang cukup panjang serta membuat kegaduhan Masyarakat, dan resah terhadap Pemerintah ke depan.

Juga, Meminta TAPD berpikir jernih dan segera membuat formulasi terbaik dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Serta, Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk segera menyelesaikan tunggakan yang ada terhadap pihak ke tiga, Dana bagi hasil terhadap Desa serta Dana bagi hasil PBB.

Dalam audensi tersebut Asep Noordin sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran menyepakati tuntutan tersebut dan akan menyurati Penolakan Pinjaman utang Kabupaten Pangandaran ke Pj Gubernur Jawa Barat.

Setelah di terima dan di sepakati tuntutan tersebut Asep Noordin menyampaikan kepada masa aksi bahwa sebagai Dewan menanggapi dan menerima aspirasi dari masyarakat. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *