Ad Blocker Detected
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP menghadiri Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KOPDAR) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, digelar di Green Forest Resort Jl. Sersan Bajuri Cihideung Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Senin (4/3/2019).
Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat H. M. Ridwan Kamil, Bupati/Walikota se-Jawa Barat, dan tamu undangan lainnya.
Bupati Tasikmalaya, antusias pada acara KOPDAR dengan harapan dapat menjadi bekal untuk Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik.
“Kami sangat menyambut positif atas diselenggarakannya KOPDAR, sehingga tercipatanya hubungan dan tata kelola Pemerintahan yang sinergis anatara Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan Pemprov Jawa Barat,” ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut Ade Sugianto memaparkan Kondisi Demografi 2018 Kabupaten Tasikmalaya, dengan Luas Wilayah 270.871.776 Ha, Kecamatan terbagi menjadi 39 Kecamatan, serta 351 Desa dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.751.295 jiwa. Persentase Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah sebesar 64,35 % dan Kawasan Sawah terhadap Luas Wilayah sebesar 18,95 %.
Kondisi Indikator Makro 2018 Kabupaten Tasikmalaya dijelaskan Bupati, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 64,14 Poin dan ditargetkan pada tahun 2020 IPM mencapai 65,66 poin. Untuk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,29 % dari tahun sebelumnya dan diharapkan pada tahun 2020 LPP tidak berubah, yaitu sebesar 0,29 %. Namun pada Angka Kemiskinan masih dirasa cukup tinggi dan menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan jumlah 9,85 %, diharapkan pada tahun 2020 turun menjadi 9,79 % dan diharapkan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,83 %, ditargetkan pada tahun 2020 turun mencapai angka 5-7 %. Serta untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 5,95 % dan ditargetkan pada tahun 2020 mencapai 6 %.
Ade menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki Isu Strategis dan Usulan Program Kegiatan untuk menunjang kemajuan Pemerintah Daerah, Isu Strategis/ Masalah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah Penataan Kawasan Ibu Kota dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk menjawab permasalahan itu, Bupati Tasikamalaya memiliki Program/Kegiatan Kabupaten antara lain, Detail Engineering Design (DED) dan Pembebasan Lahan, Pembebasan Lahan untuk Pengolahan Sampah Seluas 3 Ha dan Lahan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1,5 Ha, Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan capaian 67,72 %, dan Pembebasan Lahan Pasar dan Terminal 6 Ha, Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) di Kab. Tasikmalaya, Pembanguan RSMC dan Pembahasan Lahannya, Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat, Pencapaian Rumah Layak Huni.
Untuk medorong kelancaran pelaksaan Program/Kegiatan tersebut dan menjawab Isu Strategis/Masalah tersebut, Bupati Tasikmalaya mengusulkan beberapa Kegiatan kepada Pemprov Jawa Barat antara lain, Pembangunan Gedung Perkantoran 11 Unit, Pembangunan Pengolahan Sampah, IPLT dan IPAL, Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Tasikmalaya, Pembangunan Pasar dan Terminal Pembangunan Pedestrian (trotoar) Ruas Jalan Singaparna-Cintaraja, Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) sebanyak 68 unit untuk SD dan 14 unit untuk SMP, Pembangunan RS di Cikatomas Tipe D, Peningkatan Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat 81,91 %, dan Peningkatan Rumah Layak Huni sebanyak 50 unit Pembangunan Baru dengan 1000 unit Peningkatan Kualitas.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat H. M. Ridwan Kamil melalui KOPDAR kali ini, pihaknya mengajak Bupati/Walikota untuk menysingkronkan, sekaligus mengoptimalkan arah pembangunan. Termasuk terkait pembangunan infrastruktur, baik yang termasuk dalam proyek strategis Nasional maupun Provinsi.
Ridwan Kamil meminta Bupati/Walikota dapat menindak lanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan yang akan direncanakan untuk tahun berikutnya, dan mengakomodir hal-hal yang diinginkan, dan dibutuhkan dalam pembangunan yang dimaksud.
Gubernur menekankan, di Jawa Barat tidak ada lagi arah Pembangunan yang kurang singkron, yang berarti dapat KOPDAR semua aspek disingkronkan. “Setiap tiga bulan, Gubernur dengan Bupati/Walikota berkumpul. Karena ini tiga bulan pertama, hari ini seluruh Bupati/Walikota menyampaikan keinginannya untuk tahun 2020,” pungaksnya. (Kesit/Diskominfo)***
