Tasikmalaya – GM | DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan 40 pimpinan organisasi masyarakat (ormas) untuk menanggapi maraknya geng motor yang kerap sangat meresahkan masyarakat, Jumat 21 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum SWAP (Solidaritas Warga Pribumi), H. Adang Moelyadi, memaparkan pentingnya sinergitas semua pihak baik pemerintah dengan legislatif maupun yudikatif dan masyarakat untuk dapat meningkatkan keamanan serta ketertiban di Kota Tasikmalaya, khususnya menghadapi tindak kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh geng motor.
Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Ormas Tasikmalaya (FKPOT), Ir. H. Nanang Nurjamil menyampaikan sejumlah faktor yang menjadi penyebab maraknya aksi berandalan geng motor.
Menurutnya, upaya penanganan terhadap masalah tersebut tidak hanya dapat dilakukan dengan menindak para pelaku, akan tetapi harus mencakup langkah-langkah preventif yang bersifat edukatif.
Ia menyebutkan sejumlah faktor penyebab yang wajib diperhatikan dalam upaya mengurangi angka kejahatan yang melibatkan geng motor di Kota Tasikmalaya, di antaranya akibat lemahnya penanaman moral dan akhlak.
Kemudian, lanjut Nanang, akibat lemahnya pengawasan para orang tua. Lalu, adanya ruang dan situasi lingkungan yang mendukung. Maraknya peredaran miras dan narkoba. Lemahnya pemahaman anak-anak terhadap lonsekuensi hokum, dan kurangnya sarana dan prasarana serta wadah kegiatan anak-anak di luar sekolah.
“Kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan aparat keamanan, sangatlah penting. Langkah-langkah preventif seperti penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas, pengadaan kegiatan positif untuk anak-anak dan remaja, serta penguatan peran orang tua dalam pengawasan anak diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan yang melibatkan geng motor,” bebernya.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim SH. M.Si., menyampaikan dari RDPU ini akan dibahas selanjutnya dengan pemerintah dan Muspida.
“Kita akan bawa dengan Rakor bersama pemerintah dan Muspida untuk dibahas secara koperhensif. Kita akan bahas semua aspirasi yang hari ini disampaikan,” tandasnya. (Pakesit)***
