Tasikmalaya – Gemamitra.com | Pemerhati kebijakan publik, Basuki Rahmat, menyambut positif rencana pengambilalihan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini menjadi solusi rasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Rumah sakit itu salah satu pelayanan publik paling penting. Masyarakat tentu ingin dilayani dengan baik, mulai dari sarana prasarana, SDM tenaga medis, hingga sistem manajemennya,” ujar Basuki, saat dimintai tanggapan, Kamis (7/8/2025).
Ia menyebutkan, jika Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadapi keterbatasan anggaran, maka menyerahkan pengelolaan kepada provinsi merupakan pilihan logis dan strategis.
“Provinsi relatif lebih mampu dari sisi keuangan. Saya bahkan mendorong agar bukan hanya RSUD dr. Soekardjo, tapi seluruh rumah sakit daerah dengan pelayanan seadanya juga bisa dikelola oleh provinsi,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memberikan sinyal hijau terhadap wacana pengambilalihan. Meski begitu, proses tersebut masih menunggu hasil audit menyeluruh atas aset dan sistem pengelolaan RSUD dr. Soekardjo.
Basuki mengungkapkan bahwa salah satu masalah mendasar RSUD dr. Soekardjo adalah kultur organisasi internal yang tidak berkembang. “Saya menduga persoalannya bukan hanya anggaran, tapi juga budaya kerja di dalam rumah sakit yang belum mampu berubah. Butuh langkah spektakuler untuk perbaikan, salah satunya pengalihan ke provinsi,” tuturnya.
Menurutnya, dengan menjadi rumah sakit milik provinsi, pengelolaan RSUD dr. Soekardjo dapat terkoneksi dengan rumah sakit rujukan besar seperti RS Hasan Sadikin Bandung, termasuk kemungkinan redistribusi tenaga medis yang selama ini menumpuk di rumah sakit besar.
Basuki juga menyoroti kondisi fisik RSUD dr. Soekardjo yang dinilainya memprihatinkan. “Pembangunan fisik banyak yang terbengkalai. Itu menggambarkan manajemen yang buruk. Belum lagi masalah parkir, orang sehat saja bisa jadi sakit di sana, apalagi yang memang sedang sakit,” katanya.
Ia bahkan menyarankan agar lokasi rumah sakit ke depan bisa dikembangkan ke kawasan baru di pinggiran kota agar ruang rawat dan pelayanan bisa lebih representatif. “Lokasi sekarang mungkin cukup hanya untuk fungsi manajerial. Sementara layanan spesifik seperti poli anak, jantung, dan lainnya, bisa dikembangkan di lokasi baru yang mendukung pertumbuhan kawasan pinggiran,” jelasnya.
Menanggapi rencana audit sebelum pengalihan, Basuki menilai hal itu wajar dalam proses alih kelola aset pemerintah. “Ini kan menyangkut aset daerah, jadi perlu audit dan persetujuan DPRD. Harus dihitung juga berapa besar biaya yang dibutuhkan provinsi untuk menanganinya,” jelasnya.
Menurutnya, audit diperlukan bukan hanya untuk mengevaluasi kondisi aset, tapi juga kesiapan sumber daya untuk beradaptasi dalam sistem manajemen di bawah provinsi.
“Kalau sudah diaudit, semuanya bisa lebih jelas. Provinsi juga bisa mengambil keputusan dengan dasar yang kuat,” pungkasnya. (Pakesit)***
