Karawang – GM | Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., secara resmi mencanangkan pembangunan 100.000 rumah subsidi bagi personel Polri dengan memimpin prosesi peletakan batu pertama di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Program ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam menyediakan hunian layak, khususnya bagi anggota kepolisian.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, termasuk Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Selain itu, hadir pula Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Hunian yang layak adalah kebutuhan mendasar dan menjadi harapan bagi seluruh personel Polri,” ujar Kapolri.
Tahun ini, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di berbagai wilayah Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya dibangun di lingkungan Polda jajaran. Kapolri juga menegaskan bahwa angka ini dapat bertambah jika kebutuhan meningkat dan pembangunan berjalan lancar.
“Jika semua proses berjalan baik, jumlah yang kita bangun bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolri menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sektor properti memiliki efek berlipat bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita berharap dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, program ini juga dilengkapi dengan berbagai kemudahan, seperti uang muka (DP) nol persen, proses perizinan yang cepat, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga Juli 2025.
Dengan inisiatif ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat memiliki hunian yang layak dan nyaman, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.***
