Pangandaran – Gemamitra.com | Isu dugaan pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu di kawasan objek wisata Pangandaran memantik reaksi keras dari kalangan legislatif. Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran menyatakan akan segera memanggil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Inspektorat Daerah untuk dimintai klarifikasi resmi.
Ketua Komisi II DPRD Pangandaran, Sri Rahayu, menyebut pihaknya telah menerima sejumlah informasi valid terkait indikasi praktik pungli dan pemalsuan tiket. Menyikapi hal itu, DPRD akan mengambil langkah tegas.
“Kami sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Disparbud dan Inspektorat. Surat undangannya sedang kami proses, dan rencananya akan dilaksanakan besok,” ujar Sri saat dikonfirmasi, Rabu (9/7/2025).
Sri mengungkapkan, praktik pungli di kawasan wisata bukanlah hal baru. Pihaknya telah berulang kali meminta penguatan pengawasan. Namun, munculnya dugaan baru terkait pemalsuan tiket membuat situasi semakin memprihatinkan.
“Saya sering turun langsung ke lokasi dan selalu menekankan pentingnya pengawasan. Sayangnya, potensi kebocoran seperti ini terus saja berulang,” ujarnya.
Menurutnya, temuan dugaan tiket palsu harus menjadi bahan evaluasi serius. Komisi II sendiri, kata Sri, telah berulang kali merekomendasikan agar Disparbud meninjau ulang sistem retribusi dan pola pengelolaan kawasan wisata secara menyeluruh.
“Dalam setiap kunjungan lapangan, selalu ada temuan yang semestinya ditindaklanjuti secara sistematis. Tapi kenyataannya belum ada perubahan signifikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Riko A. Purnama, membenarkan adanya indikasi penyalahgunaan sistem tiket. Ia menyebut tiket palsu tersebut diduga diproduksi secara ilegal menggunakan alat printer termal, yang menyerupai tiket resmi.
“Kami menemukan indikasi tiket dicetak di luar sistem. Bahkan, ada petugas retribusi yang diduga terlibat dan tertangkap tangan,” kata Riko.
Menanggapi situasi ini, DPRD mendorong adanya langkah korektif dan perombakan sistem pengelolaan tiket wisata. Pemanggilan terhadap instansi terkait diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik curang. (*)
