Pangandaran – Gemamitra.com | Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pangandaran kini resmi memiliki nakhoda baru. Joane Irwan Suwarsa, S.IP., M.Si., yang juga anggota DPRD Pangandaran, ditetapkan sebagai Ketua PMI periode 2025–2029 melalui keputusan aklamasi dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub), Rabu (19/11/2025).
Kegiatan berlangsung di Aula RSUD Pandega Pangandaran dan digelar sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri ketua sebelumnya.
Muskablub dibuka oleh jajaran PMI Provinsi Jawa Barat. Hadir Dr. Tjatja Kuswara, Drs., M.Si., MHyang memberikan apresiasi atas suasana musyawarah yang rapi, kondusif, serta mencerminkan semangat kekeluargaan. Ia didampingi Kepala Markas PMI Jawa Barat Budi Pratama, SE, bersama staf Arip Rahman.
Dr. Tjatja menilai keputusan aklamasi tersebut menjadi contoh positif bagi organisasi PMI di kabupaten/kota lainnya.
Kepala Markas PMI Jawa Barat, Budi Pratama, menambahkan bahwa dinamika organisasi merupakan hal yang lumrah, termasuk di tubuh PMI. Momentum Muskablub ini, katanya, harus dijadikan titik awal memperkuat kekompakan dan menyatukan visi dalam memajukan PMI Pangandaran.
“Pengurus baru nanti tetap harus menjaga komunikasi yang intens dengan Pemerintah Kabupaten serta PMI Provinsi, terutama dalam pelaksanaan pembinaan,” tegasnya.
Ketua terpilih Joane Irwan Suwarsa menyampaikan komitmennya untuk membawa PMI Pangandaran menjadi organisasi kemanusiaan yang lebih responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan dukungan pengurus yang akan segera dibentuk, kami siap meningkatkan kapasitas PMI dan memperluas kebermanfaatan bagi warga Pangandaran,” ujarnya.
Acara Muskablub juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Pangandaran, Aep Haris, S.Hut., MM, serta Direktur RSUD Pandega. Aep berharap kepengurusan baru dapat menjaga profesionalitas sekaligus memberikan kontribusi nyata di bidang kemanusiaan.
Dengan terpilihnya Joane Irwan, PMI Kabupaten Pangandaran memasuki fase baru kepemimpinan yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kemanusiaan, kesiapsiagaan, dan soliditas organisasi di tingkat daerah. (*)
