Banjar – Gemamitra.com | DPRD Kota Banjar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Salah satu poin yang mencuri perhatian publik dalam pembahasan itu adalah rencana pengadaan tiga unit mobil dinas senilai sekitar Rp2 miliar.
Rencana tersebut mencakup satu unit kendaraan untuk Wakil Wali Kota, satu unit untuk instansi vertikal, serta satu kendaraan patroli dan pengawalan (Patwal). Namun, di tengah kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, DPRD memberi sinyal kuat untuk meninjau ulang bahkan membatalkan rencana itu.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Annur, membenarkan bahwa usulan tersebut masih muncul dalam pembahasan RAPBD 2026.
“Memang ada usulan kendaraan dinas, tapi hanya untuk wakil wali kota dan Patwal, bukan untuk wali kota,” ujar Annur, Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan, pihaknya mendorong agar pengadaan kendaraan dinas tersebut ditunda atau dibatalkan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, alokasi dana transfer ke Pemkot Banjar tahun depan akan turun drastis, mencapai sekitar Rp150 miliar.
“Dengan kondisi seperti itu, kami akan mengutamakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan menyentuh masyarakat. Jangankan beli mobil dinas, untuk biaya operasional saja sudah sulit,” tegasnya.
Annur juga menegaskan bahwa anggaran nonprioritas akan dievaluasi secara ketat. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD.
Rencana pengadaan mobil dinas ini sebelumnya menuai kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai, pengadaan kendaraan baru di tengah keterbatasan anggaran merupakan langkah yang tidak tepat. Publik mendorong agar dana tersebut dialihkan ke sektor infrastruktur dan layanan publik yang lebih dibutuhkan warga Banjar.***
