Tasikmalaya – GM | Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, ada penambahan 67.110 jiwa sejak 2019. Situasi ini menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
DPRD Kabupaten Tasikmalaya memberikan perhatian serius terhadap lonjakan kemiskinan ini, terutama dalam rapat yang digelar pada Senin, 9 September 2024.
Dani Fardian, anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 311.848 jiwa, namun pada 2023 angka tersebut melonjak menjadi 378.958 jiwa.
“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan tindakan yang lebih serius untuk menangani masalah ini,” tegas Dani.
Dani juga menyoroti bahwa peningkatan kemiskinan tersebut terjadi bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi daerah ini hanya tercatat sebesar 4,69 persen, menjadikannya salah satu yang terendah di Jawa Barat, hanya di atas Kota Banjar (4,63 persen) dan Kabupaten Subang (4,64 persen).
Menurut Dani, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata.
“Solusinya adalah melakukan perbaikan besar-besaran. Meskipun kita sadar ini merupakan tantangan besar, terutama dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, serta investor harus diupayakan,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki situasi ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang semakin mengkhawatirkan.***
