Jakarta – Gemamitra.com | Insiden dalam unjuk rasa yang menewaskan seorang pengendara ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob pada Kamis 28 Agustus 2025 malam, menyisakan duka yang mendalam bagi pihak keluarga maupun seluruh rakyat Indonesia. Ucapan belasungkawa pun mengalir dari berbagai kalangan.
Salah satunya dari Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), H. Agus Winarno, SH. Ia menyampaikan rasa duka yang sangat dalam atas wafatnya sang martir penjuang ekonomi rakyat dalam bentrokan antar pengunjuk rasa dengan pihak aparat keamanan.
H. Agus berharap unjuk rasa dengan cara kekerasan dapat diakhiri karena semuanya merupakan sesama anak bangsa. Apresiasi pun ia sampaikan atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa tersebut.
Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah Presiden yang berdiri bersama para pengendara ojek online, karena hanya di era Presiden Prabowo pengendara ojek online mendapatkan tunjangan hari raya dan juga potongan tarif maksimal aplikasi menjadi 10 persen agar tidak merugikan pengendara ojek online dan membebani pemerintah.
Sebenarnya, kata H. Agus, suasana batin pengunjuk rasa sejalan dengan kehendak Presiden Prabowo yang telah menyatakan siap mati demi melawan koruptor kelas kakap atau kaum “serakahnomic”.
Menurutnya, komitmen ini bukan sekadar ‘omon-omon’, tapi telah ditunjukan dengan menangkap para koruptor sumber daya alam migas, sawit, timah, dan SDA lainnya. Presiden Prabowo bahkan telah menyita 3,1 juta hektar lahan sawit bermasalah yang selama ini dikuasai oleh kaum “serakahnomic”.
“Ini akan menjadi titik tolak dalam membenahi tata kelola keuangan negara dan sekaligus sebagai jalan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi. Komitmen Presiden Prabowo untuk melawan kaum serakahnomic melalui efisiensi dan efektifitas anggaran sejalan dengan tuntutan rakyat akan terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen kuat dalam hal menghentikan tantiem direksi dan komisaris BUMN, gaji yang tidak wajar, tunjangan aparatur negara dan BUMN yang berkelebihan, ini adalah kebijakan nyata dalam melakukan efisiensi dan penghematan.
“Presiden Prabowo terus menerus secara teliti dan cermat mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) baik dari aspek tata kelola, maupun struktur penyelenggaraannya, yang terus diperkuat dari waktu ke waktu demi perbaikan sistem dan mekanisme pelaksanaannya yang mendapatkan banyak kritik serta masukan dari Masyarakat,” ucapnya.
Presiden Prabowo juga dinilainya telah membuat berbagai kebijakan strategis untuk menghentikan ketergantungan pada asing, termasuk terhadap utang luar negeri, ketergantungan pada impor, menghentikan anggaran defisit dan mendorong agar keuangan nasional dapat mengalir kepada sektor produktif dan lapisan ekonomi terbawah.
“Kami mendesak kepada penyelenggara negara baik DPR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD agar dalam menyampaikan pandangan politik dilakukan dengan cermat, tidak menciderai perasaan publik dan tidak melakukan tindakan provokatif baik ucapan maupun perbuatan. Komunikasi politik sepantasnya dilakukan secara santun dan bermartabat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa adalah manifestasi dari kehendak publik untuk memperbaikan kondisi bangsa dan negara. Presiden Prabowo tentu saja sangat mencermati dan memahami suasana kebatinan rakyat, siap menyerap aspirasi rakyat dan bersama semua kekuatan rakyat untuk melakukan perbaikan bagi terciptanya suasana yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
H. Agus menilai wajar jika massa marah karena menyampaikan aspirasi terkait penegakan keadilan, sehingga tidak boleh ditindak secara represif. Kemudian, meminta publik tidak serta-merta menyalahkan aparat lapangan yang mengendarai kendaraan barakuda tersebut.
Menurutnya, akar masalah yang sebenarnya terletak pada perilaku pejabat korup yang memainkan politik dan ekonomi yang serakahnomics. Dengan kejadian ini, ia meminta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak membenturkan aparat lapangan dengan rakyat yang menuntut dan menggunakan hak konstitusionalnya. (Indra W)***
