Tasikmalaya – Gemamitra.com | Ketua Indonesia Education & Multiculturalism Center (IEMC), Ronald Aristone Sinaga atau yang dikenal dengan sapaan Bro Ron, mengungkap daftar sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 dengan nilai anggaran di atas Rp1 miliar di Kabupaten Tasikmalaya.
Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Dalam unggahan itu, Bro Ron merinci besaran Dana BOS yang diterima sejumlah SMA, SMK, dan MA sederajat di Kabupaten Tasikmalaya, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan data yang diunggah, terdapat 39 sekolah yang tercatat menerima Dana BOS lebih dari Rp1 miliar.
Bro Ron menjelaskan, publikasi data tersebut dilakukan atas dorongan dan permintaan masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang ingin mengetahui transparansi anggaran pendidikan di sekolah.
“Banyak permintaan dari warganet Kabupaten Tasikmalaya, terutama para wali murid, salah satunya dari akun @sman1manonjaya,” tulis Bro Ron, Rabu (7/1/2026).
Ia menilai, tidak sedikit orang tua siswa yang belum mengetahui besaran Dana BOS yang diterima sekolah tempat anak-anak mereka bersekolah, sehingga informasi ini perlu disampaikan ke ruang publik.
Dalam daftar tersebut, SMK Rajapolah tercatat sebagai penerima Dana BOS terbesar. Dengan jumlah peserta didik mencapai 2.287 orang, sekolah tersebut memperoleh anggaran hampir Rp3,7 miliar. Sementara itu, SMAN 1 Cipatujah berada di posisi terbawah dalam daftar penerima Dana BOS di atas Rp1 miliar.
Unggahan tersebut pun memantik beragam respons dari warganet. Akun Instagram @alivesanz menuliskan komentar, “Edan kieu SMK Rajapolah,” disertai emoji api.
Komentar kritis juga datang dari akun @jayakusuma**, yang menyoroti kondisi di lapangan. Ia menuliskan, “Dana BOS miliaran tiap sekolah, tapi realitanya masih banyak pungutan liar di sekolah.”
Sementara akun @fahmi_suri** turut menanggapi dengan nada satir. “Anjay ngeri… sekolah masih saja minta duit ke murid,” tulisnya sambil menyertakan emoji tertawa.
Unggahan tersebut kembali membuka ruang diskusi publik terkait transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan Dana BOS di lingkungan pendidikan, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.***
