Tasikmalaya – Gemamitra.com | Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Kota Tasikmalaya angkat bicara menyikapi dinamika aksi PMII dalam rangka evaluasi satu tahun kinerja Wali Kota Tasikmalaya yang berujung pada insiden kericuhan.
Dalam pernyataan sikapnya, PC IKA PMII Kota Tasikmalaya menilai insiden tersebut tidak dapat dilepaskan dari tersumbatnya ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa sebagai elemen kritis dalam demokrasi.
Sekretaris Umum PC IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP, menyayangkan aksi evaluatif yang seharusnya berjalan secara intelektual justru berakhir ricuh. Menurutnya, jargon kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya, “Terkoneksi Tanpa Spasi”, belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pemerintahan.
“Sangat disayangkan, aksi evaluasi yang lahir dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa justru berakhir ricuh akibat tidak terbukanya ruang dialog. Ketidakhadiran Wali Kota untuk menemui massa aksi secara langsung menjadi salah satu pemicu meningkatnya eskalasi di lapangan,” ujar Farid dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
IKA PMII menilai, jargon “Terkoneksi Tanpa Spasi” seharusnya dimaknai sebagai keterbukaan dan keberanian pemimpin untuk berdialog langsung dengan rakyat, bukan justru menghadirkan sekat berupa pagar besi dan barikade aparat keamanan.
Selain itu, pihaknya meminta seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian, agar bersikap lebih proporsional dan berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada publik. Narasi terkait dugaan penggunaan senjata tajam oleh mahasiswa, yang hanya didasarkan pada kerobekan kecil pada seragam aparat, dinilai berlebihan dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa.
“Penggiringan opini tanpa fakta yang kuat sangat berbahaya bagi iklim demokrasi. Di sisi lain, adanya korban luka dari kalangan mahasiswa PMII harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di lapangan,” tegasnya.
IKA PMII Kota Tasikmalaya juga mengimbau rekan-rekan media untuk tetap mengedepankan substansi gerakan mahasiswa dalam pemberitaan. Menurutnya, fokus utama aksi PMII adalah evaluasi kinerja Wali Kota Tasikmalaya, bukan insiden fisik yang bersifat insidental.
“Media adalah pilar demokrasi dan mitra perjuangan. Jangan sampai isu ‘baju robek’ menenggelamkan kritik substantif mahasiswa terkait rapor merah pembangunan dan berbagai persoalan krusial Kota Tasikmalaya yang seharusnya diketahui publik,” tambah Farid.
Lebih lanjut, PC IKA PMII Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa mahasiswa PMII merupakan aset kritis daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Wali Kota Tasikmalaya untuk segera membuka ruang dialog dan audiensi yang terbuka serta bermartabat guna menjawab tuntutan mahasiswa.
“Evaluasi adalah hal yang lumrah dan menyehatkan dalam demokrasi. Kami berharap Wali Kota segera membuka ruang dialog agar persoalan ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Utamakan dialog daripada menghindar,” pungkasnya. (Pakesit)***
