Pangandaran – Gemamitra.com | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengungkapan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemalsuan tiket masuk di sejumlah objek wisata unggulan di Pangandaran.
Dugaan tersebut mengemuka setelah ditemukan sejumlah kejanggalan pada sistem penjualan tiket, khususnya di destinasi wisata populer seperti Pantai Pangandaran, Karapyak, dan Green Canyon. Temuan awal mengindikasikan adanya potensi kerugian bagi daerah akibat kebocoran retribusi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Asep menilai, sistem tiket saat ini masih lemah dan rentan disalahgunakan. Ia menyoroti proses pemeriksaan barcode yang kerap tidak dilakukan secara disiplin, serta belum sepenuhnya terintegrasinya sistem tiket secara digital.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah daerah untuk menertibkan dan membongkar praktik pungli serta pemalsuan tiket ini. Sudah saatnya sistem tiket dibenahi secara total, agar tidak menjadi celah bagi penyimpangan,” ujar Asep, Senin (8/7/2025).
Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar sistem pengelolaan tiket ke depan lebih transparan dan akuntabel. Ia pun menilai ada kemungkinan keterlibatan “orang dalam” dalam praktik ini, bukan hanya pihak eksternal.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengambil langkah cepat dengan memberhentikan sementara seluruh petugas tiket non-ASN. Tugas pengelolaan tiket sementara dialihkan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sembari menunggu hasil pemeriksaan yang tengah dilakukan Inspektorat dan aparat penegak hukum.
Asep juga mendorong agar Inspektorat Daerah lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan teknis di lapangan. “Jangan sampai kejadian ini terulang. Sistem harus diperbaiki dan aparat pengawas harus bekerja lebih tajam,” tegasnya.
Kasus dugaan pungli dan tiket palsu ini mendapat sorotan luas dari masyarakat dan pelaku wisata. Publik berharap pengusutan dilakukan secara terbuka dan tuntas, agar kepercayaan terhadap pengelolaan pariwisata Pangandaran dapat kembali pulih. (*)
