Pangandaran – Gemamitra.com | Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, meminta pemerintah daerah segera merancang perencanaan terpadu terkait pengelolaan air dan limbah, khususnya di kawasan wisata. Penyusunan masterplan dan road map tersebut dinilai penting agar penataan lingkungan wisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Menurut Asep, hingga saat ini persoalan limbah yang mengalir ke laut masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi daerah wisata tersebut. Selain itu, keberadaan jaringan kabel telekomunikasi yang tidak tertata juga dinilai mengganggu keindahan kawasan wisata, terutama di sekitar Pantai Barat Pangandaran.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya lima saluran pembuangan utama yang bermuara langsung ke kawasan Pantai Barat. Kondisi tersebut dianggap memprihatinkan karena lokasi tersebut merupakan salah satu titik utama aktivitas wisatawan.
Di sisi lain, fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersedia dinilai masih sangat terbatas. Saat ini pemerintah daerah baru membangun satu unit IPAL di kawasan Pantai Barat, namun proses pembangunannya belum sepenuhnya rampung.
“Persoalan limbah ini tidak bisa ditangani setengah-setengah. Harus ada solusi menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, pemerintah desa, hingga pengelola hotel dan restoran,” kata Asep setelah mengikuti kegiatan bersih-bersih pantai bersama Kapolda Jawa Barat di kawasan Pantai Barat Pangandaran, Jumat (6/2/2026).
Ia juga menyoroti adanya dugaan beberapa hotel dan restoran yang masih membuang limbah langsung ke saluran drainase. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah membangun IPAL komunal yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku usaha yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah secara mandiri.
Selain persoalan limbah, Asep turut menyinggung kondisi jaringan kabel listrik, internet, dan telekomunikasi yang dinilai tidak tertata dengan baik. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kawasan wisata, tetapi juga dapat menghambat upaya penataan kota.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pembangunan drainase di masa mendatang mengadopsi konsep ducting cable, yaitu penyediaan jalur kabel bawah tanah sehingga jaringan utilitas tidak lagi terlihat di permukaan.
“Kalau tidak ditata sejak sekarang, pemandangan kawasan wisata akan terus dipenuhi kabel. Karena itu saat penyusunan Detailed Engineering Design (DED) drainase dilakukan, konsep ducting cable sebaiknya langsung dimasukkan agar saluran drainase bisa dimanfaatkan juga untuk jalur kabel,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan drainase terpadu yang dilengkapi trotoar serta jalur ducting kabel di kawasan pantai diperkirakan mencapai sekitar Rp48 miliar. Proyek tersebut direncanakan membentang sepanjang kurang lebih lima kilometer, mulai dari kawasan Sunset hingga Jembatan Merah.
Meski membutuhkan anggaran yang cukup besar, Asep menilai proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus memperkuat citra Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan.
Ia menambahkan, secara regulasi Pangandaran sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah dan limbah. Namun hingga kini implementasinya belum berjalan optimal karena belum adanya peta jalan yang jelas.
“Kita sering menyebut Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi pengelolaan sampah dan limbahnya belum memiliki road map yang jelas. Karena itu saya mendorong agar masterplan pengelolaan lingkungan untuk 20 hingga 30 tahun ke depan segera disusun,” tegasnya.
Asep juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan limbah dan penataan jaringan kabel demi menjaga wajah Pangandaran sebagai kawasan wisata yang bersih, tertata, dan berdaya saing. (*)
