Kab. Tasikmalaya – GM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya kini memiliki kepemimpinan baru setelah dilantiknya empat pimpinan dewan. Lembaga legislatif ini dipimpin oleh Budi Achdiat sebagai Ketua DPRD, dengan tiga Wakil Ketua, yakni Aef Syarifudin (PDI Perjuangan), Ami Fahmi (PKB), dan Erry Purwanto (Golkar), Rabu 23/10/2024.
Pelantikan ini membawa harapan besar dari masyarakat yang menginginkan peningkatan kinerja DPRD, terutama dalam hal produktivitas legislasi.
Tantangan Produktivitas Legislasi
Pengamat Politik dan Pemerintahan, Maulana Jannah, menilai produktivitas legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya masih rendah. Banyak inisiatif pembuatan Peraturan Daerah (Perda) berasal dari eksekutif, sementara usulan dari anggota dewan sendiri masih minim.
“Legal drafting harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kajian yang mendalam,” ujar Maulana. Ia menekankan perlunya peningkatan peran legislatif dalam menghasilkan Perda yang benar-benar relevan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Menurut Maulana, proses pembuatan Perda harus melibatkan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, peneliti, LSM, dan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan DPRD.
Sorotan untuk Wilayah Priangan Timur
Maulana juga mencatat bahwa produktivitas legislasi di wilayah Priangan Timur, termasuk Kabupaten Tasikmalaya, masih menjadi tantangan besar. Banyak Perda yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“DPRD harus lebih proaktif dalam mengajukan usulan Perda dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Harapan Tinggi pada Kepemimpinan Baru
Masyarakat berharap, di bawah kepemimpinan baru, DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat lebih berfokus pada tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan pendekatan yang lebih inklusif dan akuntabel.
Dengan tantangan yang ada, Budi Achdiat bersama timnya diharapkan mampu membawa perubahan signifikan, meningkatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengubah persepsi publik dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. ***
