Tasikmalaya – Gemamitra.com | Ribuan tenaga honorer yang selama ini mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih terus menanti kejelasan status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga awal Juli 2025, harapan untuk diangkat secara resmi belum juga menemui kepastian.
Kondisi ini memantik reaksi serius dari legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, menilai pemerintah kota tidak boleh bersikap pasif dalam menyikapi nasib para honorer.
“Wali Kota harus bersikap proaktif. Jangan hanya berlindung di balik alasan menunggu kebijakan dari pusat,” ujar Asep yang juga menjabat Ketua Fraksi PKB, saat ditemui di Gedung DPRD pada Senin, 30 Juni 2025.
Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB telah memberi tenggat waktu yang jelas: seluruh persoalan tenaga honorer harus diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Artinya, kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung untuk mengambil langkah-langkah nyata.
“Jangan hanya bergantung pada pusat. Sekarang saatnya kepala daerah membuktikan kepeduliannya terhadap ribuan honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi,” tegasnya.
Asep juga memastikan bahwa DPRD akan terus memantau perkembangan isu ini secara ketat. Bahkan, jika tidak ada langkah konkret dari Wali Kota, ia menyatakan DPRD siap membawa persoalan ini ke forum yang lebih tinggi.
“Kami tidak ingin para honorer menjadi korban pembiaran administratif. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal moral dan tanggung jawab politik,” kata dia.
Ia menambahkan, penyelesaian status honorer bukan semata tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD), melainkan bagian dari komitmen politik kepala daerah.
“Masalah ini tak bisa diserahkan ke OPD teknis saja. Wali Kota harus tampil di depan, memimpin langsung upaya penyelesaiannya. Ini harus jadi agenda prioritas,” pungkasnya. (Pakesit)***
