Tasikmalaya – Gemamitra.com| Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu, 3 Juli 2025. Mereka menyuarakan kekhawatiran atas dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam program pembelian gabah kering panen (GKP) yang dilaksanakan oleh Perum Bulog di wilayah tersebut.
Kedatangan rombongan PMII diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD H. Wahid, bersama Anggota Komisi II DPRD, Angga Yogaswara dan Kepler Sianturi. Dari pihak Bulog, turut hadir Asisten Manajer Pengadaan, Uji, beserta tim pendukungnya.
Dalam pertemuan tersebut, PMII menyoroti sejumlah persoalan teknis di lapangan terkait proses serapan gabah yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada petani. Menurut Wahid, mahasiswa ingin mengklarifikasi apakah Bulog melakukan pembelian gabah secara langsung dari petani atau melalui gabungan kelompok tani (gapoktan).
“Mahasiswa PMII menemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan. Mereka ingin memastikan bahwa proses serapan gabah ini berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan petani,” ujar Wahid.
Salah satu tuntutan yang disampaikan PMII adalah kejelasan data mengenai jumlah gabah yang telah diserap Bulog di Kota Tasikmalaya. Namun, pihak Bulog belum dapat memberikan data tersebut secara lengkap karena masih perlu berkoordinasi dengan kantor pusat mereka.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Tasikmalaya akan menggelar pertemuan lanjutan pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 13.00 WIB. Pertemuan tersebut rencananya akan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Pertanian, Babinsa, petugas penyuluh lapangan (PPL), gapoktan, serta Kepala Cabang Sub Drive Bulog Priangan Timur.
“Kita ingin melihat sejauh mana komitmen Bulog dalam menyerap gabah dari petani. Apakah ini murni program kerakyatan atau hanya formalitas. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, kita tidak akan tinggal diam,” tegas Wahid.
PMII juga mendesak agar Bulog segera membuka data transparan mengenai total tonase gabah yang dibeli dari petani dan kelompok tani. Bagi mereka, keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan betul-betul dirasakan oleh para pelaku utama di sektor pertanian.
Jika Anda ingin versi yang lebih formal, populer, atau dengan gaya investigatif, saya bisa bantu sesuaikan. (Pakesit)***
