Gemamitra.com – Kota Tasikmalaya
Tercatat ada sekitar 99.205 Kepala Keluarga (KK) di Kota Tasikmalaya mengajukan usulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendapat bantuan terkait Covid-19.

Bantuan Rp. 500 Ribu yang dijanjikan Pemprov Jabar tersebut, untuk Kota Tasikmalaya hanya 20 ribu kuota.

Ketua Komisi IV, Dede Muharam menyebut, ada kemungkinan data 99.205 itu, bisa
ganda, artinya ada yang sudah mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai).

“Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya harus validasi data,” ungkap Dede usai rapat kerja Komisi IV dengan Dinsos terkait penanganan wabah Covid-19, Selasa (07/04/2020).

Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya bantuan wabah Covid-19 ini, jangan sampai tumpang tindih dengan penerima PKH. Karena, nantinya bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

“Jangan sampai warga yang berhak mendapatkan bantuan, malah tidak diakomodir,” tegas Dede.

Ia menuturkan, dalam pertemuannya itu, pihaknya memetakan validasi data warga yang miskin. Mana saja yang seharuanya berhak mendapatkan bantuan.

Hal itu, menurutnya, sebagai upaya antisipasi kesenjangaan sosial di masyarakat. “Jadi kalau data valid akurat, tidak akan terjadi gejolak nantinya,” ujarnya.

Politisi PKS itu menegaskan, bahwa Dinsos harus hati-hati, validasi data itu harus sangat akurat, supaya tidak terjadi kecemburuan di masyarakat.

Bahkan, lanjut Dede, saya minta kepada koordinator PKH, harus memberikan data ke RT dan RW, terkait siapa saja yang menerima PKH. Karena selama ini, tidak tahu siapa saja yang sudah menerima PKH tersebut.

Namun, Dede menuturkan, bagi warga yang tidak terakomodir dalam bantuan Covid-19 dari Provinsi Jabar. Pemkot Tasikmalaya sudah menganggarkan sebesar 24 milyar.

“Dana tersebut akan digunakan untuk sembako bagi sebanyak 41 ribu KK yang ada di Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman mengatakan, bahwa terkait hasil kesimpulan ini kita berkoordinasi dengan komisi IV, menanyakan data yang dikasihkan ke Pemprov dari mulai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS.

“Untuk DTKS ada 13.000 KK, kalau non-DTKS ada 99.000 KK,” ujarnya.

Ia menuturkan, pre-listnya sudah kita ajukan ke Pemprov Jabar, tinggal menunggu hasil dari verifikasinya yang akan mendapatkan bantuan sosial ke masyarakat baik yang DTKS maupun non-DTKS.

Hendra mengatakan, DTKS gabungan sudah pasti ada 13.000 an KK, dan Non-DTKS nya ada 6 item pekerja harian yang terdampak diantaranya: 1. Di bidang perdagangan dan jasa, 2. Di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap, 3. Di bidang Pariwisata, 4. Di bidang transportasi, 5. Di bidang Industri, dan yang ke-6nya Pemulung.

Namun, kata Hendra, pihaknya diperintahkan oleh Setda Provinsi itu kan mendata Pre-list DTKSnya.

“Kemarin hasil dari Kecamatan, dari Dinas Indag Kota Tasikmalaya, jumlahnya ada 99.000 KK total keseluruhan sudah tersampaikan ke Pemprov Jabar, tinggal menunggu hasilnya,” ujarnya. (Kesit/Rizki)***