Tasikmalaya – Gemamitra.com | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara tersebut digelar di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (7/5/2025).
Pelantikan ini mengacu pada sejumlah surat dan keputusan resmi, di antaranya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tertanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 terkait rekomendasi pengisian serta mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemprov DKI. Selain itu, pelantikan juga didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025 serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Tujuan dari pengisian jabatan ini adalah untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Proses evaluasi dan seleksi dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat terpilih disebut memenuhi kriteria integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika birokrasi.
Namun, di balik proses tersebut, mencuat dugaan praktik kecurangan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, diduga bekerja sama dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM untuk meloloskan sekitar 20 pejabat dari total 59 yang dilantik. Nama-nama tersebut disebut sebagai orang dekat atau kader partai yang bersangkutan.
Seorang ASN di lingkungan Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan kepada wartawan pada Senin (11/8/2025), bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung. Informasi itu, kata SW, diperolehnya dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDI Perjuangan, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Lebih lanjut, SW membeberkan bahwa IM mendapat arahan dari kekasihnya berinisial DDY, yang berkolaborasi dengan orang dekatnya berinisial HMT untuk mengatur posisi pejabat demi memuluskan proyek-proyek tertentu. IM juga disebut kerap memanggil kepala dinas, direksi BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya, sementara DDY dan HMT kerap didampingi staf Gubernur berinisial UDN dan WSN untuk berkoordinasi di ruang Sekda MM.
SW menambahkan, kekuatan jaringan ini semakin menguat karena IM diduga mendapat dukungan dari salah satu pimpinan KPK periode berjalan, yang turut menekan pejabat di Pemprov DKI agar mengikuti arahan mereka.
“Pak Gubernur harus waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV. Dugaan kami, kelompok ini sudah menyiapkan langkah untuk kembali memasukkan orang-orangnya di posisi strategis, termasuk camat, lurah, dan dinas teknis,” kata SW.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, IM, maupun Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali. (Red)***
