Tasikmalaya – Gemamitra.com | Audiensi yang digelar Komunitas Cermin Tasikmalaya bersama DPRD Kota Tasikmalaya berakhir dengan aksi walkout. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya dalam forum yang dinilai strategis untuk membahas isu kebudayaan dan ruang publik.
Pembina Komunitas Cermin Tasikmalaya, Asmansyah Timutiah, menyampaikan bahwa kekecewaan pihaknya tidak hanya tertuju kepada Wali Kota, tetapi juga kepada DPRD yang dianggap kurang tanggap dalam mengantisipasi situasi.
Menurut Asmansyah, agenda kunjungan Wakil Presiden yang dijadikan alasan ketidakhadiran seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal. DPRD dinilai semestinya mampu mengatur dan menyesuaikan jadwal audiensi agar tetap berjalan efektif.
“Kalau memang ada agenda besar, seharusnya bisa dikondisikan dari awal. Jangan sampai audiensi resmi seperti ini kehilangan maknanya,” ujarnya kepada awak media.
Ia menilai absennya Wali Kota menunjukkan minimnya penghargaan terhadap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Asmansyah mempertanyakan komitmen kepala daerah yang dinilai sulit ditemui dalam forum resmi yang difasilitasi lembaga legislatif.
“Kami merasa seolah-olah Wali Kota tidak bisa dihadirkan, baik oleh DPRD maupun oleh masyarakat. Padahal ini audiensi formal,” katanya.
Lebih lanjut, Asmansyah menyoroti kepemimpinan Wali Kota yang telah berjalan lebih dari satu tahun namun dinilai belum menghadirkan gagasan maupun kebijakan signifikan, khususnya dalam pengembangan kebudayaan dan penyediaan ruang publik.
Ia juga menepis alasan teknis yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Menurutnya, surat permohonan audiensi telah disampaikan sekitar dua pekan sebelumnya, sehingga alasan mendadak dinilai tidak relevan.
Dalam forum tersebut, Komunitas Cermin menyampaikan sepuluh poin aspirasi. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kebebasan berekspresi dan keterbatasan ruang kreativitas seni di Kota Tasikmalaya, termasuk adanya pembatasan terhadap genre musik tertentu serta kegiatan seni lainnya.
Komunitas Cermin juga mendesak agar Kompleks Dadaha dikembalikan fungsinya sebagai ruang publik yang ramah bagi masyarakat, terutama untuk kegiatan olahraga dan kesenian tanpa pungutan biaya.
“Dadaha itu fasilitas publik. Seharusnya bisa diakses gratis untuk kegiatan nonkomersial. Kalau harus berbayar, lebih baik masyarakat menyewa ke pihak swasta,” tegasnya.
Selain itu, minimnya ruang publik seperti taman kota yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah ekspresi seni turut menjadi perhatian. Asmansyah mengusulkan agar ruang terbuka tersebut dihidupkan melalui agenda kebudayaan rutin.
“Kegiatan seperti pagelaran wayang golek bisa digelar sebulan sekali di taman kota. Biayanya tidak besar, tapi dampaknya luar biasa untuk kehidupan budaya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Komunitas Cermin juga mengusulkan pendirian museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian sejarah daerah. Ia menilai Tasikmalaya tertinggal dibanding daerah lain yang telah memiliki museum.
“Ciamis dan Garut sudah punya museum, sementara Tasikmalaya belum. Ini ironis. Pendopo lama bisa dimanfaatkan, atau pemerintah kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Komunitas Cermin memastikan akan kembali mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya dengan massa yang lebih besar apabila aspirasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.***
