Pangandaran, Gemamitra.com – Persoalan kekeringan dan ketersediaan air bersih, bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelayanan kesehatan hingga perlindungan wisatawan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Miswan.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar Miswan di Aula Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Senin (9/11/2026). Kegiatan itu dihadiri masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pangandaran 3, meliputi Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang.
Dalam forum tersebut, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Aspirasi yang muncul tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
Miswan mengungkapkan, persoalan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih masih menjadi perhatian warga. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan informasi yang lebih jelas mengenai mekanisme dan persyaratan program bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM.
“Yang pertama, kami menyerap aspirasi masyarakat. Ternyata persoalan yang banyak disampaikan di antaranya kekeringan air, kemudian masih ada masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih jelas terkait program pemerintah untuk UMKM. Ada juga aspirasi mengenai pelayanan kesehatan,” ujar Miswan.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan sesuai kewenangan. Termasuk sejumlah persoalan yang berkaitan dengan bidang di luar komisi tempat dirinya bertugas, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Selain persoalan kebutuhan dasar, sektor pariwisata juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam kegiatan reses tersebut. Menurut Miswan, kawasan wisata Pangandaran merupakan aset bersama yang keberlangsungannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, penataan kawasan wisata tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
“Saya sudah mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wisata kita ini milik bersama. Jadi, harus kita pelihara bersama, termasuk mengikuti aturan dan program-program pemerintah,” katanya.
Miswan juga menerima aspirasi terkait peningkatan kualitas pelayanan jasa wisata, khususnya menyangkut aspek keamanan dan perlindungan terhadap pengunjung.
Salah satu masukan yang disampaikan masyarakat adalah perlunya jaminan perlindungan bagi wisatawan, termasuk kemungkinan adanya fasilitas asuransi selama melakukan aktivitas di kawasan wisata Pangandaran.
“Ada juga penekanan mengenai jasa wisata, bagaimana wisatawan mendapatkan pelayanan dan perlindungan, seperti asuransi. Itu menjadi salah satu aspirasi yang kami serap dan nantinya akan kami sampaikan,” ungkapnya.
Menurutnya, kenyamanan dan keamanan wisatawan merupakan bagian penting dalam membangun kualitas pelayanan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan sektor wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan serta kepastian perlindungan bagi para pengunjung.
Miswan berharap, berbagai aspirasi yang telah dihimpun melalui kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan pembahasan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun perangkat dinas terkait.
Baginya, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara anggota legislatif dan masyarakat, melainkan ruang untuk mendengar langsung persoalan di lapangan. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian, berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih, pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan hingga perlindungan wisatawan, tidak berhenti sebatas catatan dalam forum reses, tetapi dapat diperjuangkan menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pangandaran.**


















