Tasikmalaya – Gemamitra.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya kembali menggelar Rapat Paripurna I di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (4/12/2025). Agenda tersebut difokuskan pada penyampaian laporan hasil Reses I anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, SH, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H. Asep Goparullah, unsur Forkopimda, kepala OPD, para lurah, serta undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna itu, perwakilan anggota DPRD dari setiap dapil menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses yang dilaksanakan selama tiga hari, terhitung sejak 1 hingga 3 Desember 2025. Beragam persoalan disampaikan warga kepada para wakil rakyat, di antaranya terkait pelayanan kesehatan, kondisi perekonomian, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, hingga kebutuhan sarana peribadatan.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, menekankan bahwa persoalan sampah dan drainase menjadi dua isu utama yang perlu mendapatkan penanganan prioritas. Menurutnya, dua persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan masalah banjir dan genangan air yang kerap melanda sejumlah titik di wilayah Kota Tasikmalaya. “Semua aspirasi tentu penting, namun persoalan sampah dan drainase harus menjadi perhatian utama karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” ujar Aslim.
Ia menjelaskan, pengelolaan sampah yang belum optimal sering kali menjadi pemicu tersumbatnya saluran air, sehingga menyebabkan banjir maupun genangan saat musim hujan. Selain itu, Aslim juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang belum dilengkapi drainase memadai, salah satunya di kawasan Jalan Mangin. Ketiadaan drainase dinilai mempercepat kerusakan jalan akibat genangan air. “Pembangunan jalan seharusnya dibarengi dengan pembangunan drainase terlebih dahulu. Dengan begitu, kualitas dan daya tahan jalan bisa lebih terjaga,” katanya.
Aslim menambahkan, masukan terkait pentingnya perencanaan drainase sebelum pengaspalan jalan telah beberapa kali ia sampaikan kepada dinas terkait, termasuk Dinas PUPR dan pihak Sekretariat Daerah pada periode sebelumnya. Ia berharap ke depan, persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih serius demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.***
