Gemamitra.com – Kota Tasikmalaya

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terus dibahas di ruang Rapat I bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tasikmalaya, DinasIndustri dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dan Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya, Senin, 9/03/2020

Ir. Cahja Wandawa selaku Ketua Pansus DPRD Kota Tasikmalaya menerangkan Pansus ingin mengarah ke arah yang lebih spesifik bagaimana pemberdayaan pangan dan perlindungan usaha mikro tersebut serius diarahkan ke iklim usaha, sekaligus melindungi market usahawan mikro di Kota Tasikmalaya.

“Ya jadi, kita pansus kan lebih ingin ke arah yang spesifik, bagaimana pemberdayaan pangan dan perlindungan usaha mikro ini bener-bener arahnya ke iklim usaha, dan melindungi market mereka. sebetulnya market mereka kan mendapatkan market yang jelas itu saja. Karena kalo memproduksi gampang, melepas produk mereka untuk bisa diterima yang kesulitan juga dari faktor perizinan yang sudah menjadi persyaratan supermarket-supermarket, minimarket-minimarket yang menerima produk mereka itu kan mereka terkendala itu” Papar Cahja

Lebih lanjut dikatakan, kita membantu mereka, untuk mereka bisa secara aturan itu produk-produknya memenuhi kaidah yang diajukan oleh pengusaha-pengusaha besar itu. Itu yang lebih ditekankan di Perda pengembangan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha mikro ini, dan itu sedang dibahas dulu dan tanggal 26 maret ini sudah harus diparipurnakan.

“Ini sudah 3 kali pembahasan dan masih kelanjutan pembahasan terus besoknya 2 hari kita kajian antar daerah ke Kulonprogo untuk melihat di sana, setelah itu kembali lagi kita bahas lagi, setelah itu kita lakukan hearing dengan para stakeholder, setelah itu kita lakukan sosialisasi ke semua fraksi, terus finalisasi dan diparipurnakan, prosesnya gitu.” Jelas Cahja.

Cahja menambahkan ini khususnya mikro, karena khususnya di undang-undang yang baru ini itu wewenang Kota dan Kabupaten, hanya mengurusi mikro. Kalau mikro itu maksimal modalnya Cuma 50 juta, omsetnya maksimal pertahun Cuma 300 juta, jadi kalau modalnya di atas 50 juta dan omsetnya di atas 300 juta itu sudah dianggap kecil. Kalau sudah lebih dari 2,5 juta itu sudah dianggap menengah.

“INI inisiatif dari Komisi II, karena Komisi II adalah mengurusi soal UMKM Usaha Mikro ini dan merekalah yang mengajukan ke kita bahwa kami ini kesulitan dalam hal mengurusi izin-izin, juga kesulitan dalam soal memasarkan, contohnya gitu. Nah aspirasi mereka kita tampung, kita usulkan itu ke Badan Pembuat Perda untuk bisa diajukan menjadi Raperda dan akhirnya ini menjadi usul prakarsa dari DPRD, inisiatif dari DPRD untuk menjadikan ini Raperda”, Kata Cahja

Cahja berharap agar pelaku mikro tersebut semakin meningkat nantinya menjadi pelaku-pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah. Dia juga menekankan Kota Tasik angka kemiskinannya tinggi, masih 11, 6%, jadi lewat usaha mikro terbantu atau yang belum mempunyai usaha mikro bisa mengentaskan pengangguran juga kemiskinan di Kota Tasikmalaya ini.

Cahja menuturka, bahwa pelaku mikro ini kan semakin meningkat nantinya menjadi pelaku-pelaku kecil dan pelaku-pelaku menengah kan gitu, jadi intinya kita angka kemiskinan itu kan masih tinggi masih 11, 6% kantong-kantong kemiskinan ini, jadi bagaimana usaha-usaha mikro yang ada di kantong-kantong kemiskinan atau mereka yang belum mempunyai usaha menjadi mikro itu bisa terlindungi, terkembangkan, diperdayakan melalui perda ini sehingga goalnya itu angka pengangguran, angka kemiskinan di kota tasik itu mengecil.

“Usahawan di Kota berdasar data dari Indag baru 700 usahawan mikro dan itu yang terdaftar, tapi mereka itu kan kota tasik ingin menjadi kota halal, kota halal itu minimal harus ada 600 usaha mikro yang sudah bersertifikat halal, kota tasik itu baru memiliki 200 usaha mikro yang mempunyai sertifikat halal, jadi masih kurang 400 usahawan mikro di kota tasik, nah ini juga menjadi PR kita” Tutup Cahja. (M. Rizky Arbianto)*