Gemamitra.comKota Tasikmalaya
Banyaknya data yang kurang valid terkait bantuan sosial akibat wabah virus corona (Covid-19) menjadi polemik di masyarakat.

Menyikapi hal itu Forum Silaturahmi RT/RW (Forsil) Kota Tasikmalaya mendatangi Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya untuk menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Kamis (30/4/2020).

Ketua Forsil, Dede Sukmajaya mengatakan, melihat fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak data yang tumpang tindih sehingga menjadi kekisruhan di masyarakat.

Bahkan dalam pendistribusian bantuan kurang tepat sasaran, salah satunya adalah terdapat warga penerima PKH tercatat dalam data penerima bantuan sosial covid-19.

Dede menuturkan, pihaknya ingin mencari akar permasalahan yang sebenarnya karena data yang berasal dari pemerintah sebagian ada yang tidak benar.

“Beberapa warga penerima bantuan sosial Covid-19 sudah mendapatkan PKH dan BPNT sedangkan pengajuan data dari RT/RW belum ada. Alhasil RT dan RW menjadi sasaran empuk cacian masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Forsil ingin mempertanyakan kepada Dewan serta Dinas Sosial terkait validitas data yang digunakan, sedangkan RT dan RW tidak pernah dilibatkan.

“Aneh, kita tidak pernah dilibat padahal yang mempunyai data dan mengetahui masyarakat adalah RT dan RW,” terang Dede.

Untuk itu, Dede meminta kepada Dinsos, agar bisa dilibatkan dalam berbagai program yang ada. “Karena selama ini, pihaknya hanya menjadi objek penderita saja dan kena sasaran masyarakat,” keluhnya.

Dani Safari Efendi Ketua RT 07 Linggajaya Mangkubumi kota Tasikmalaya menegaskan, dalam surat keputusan yang diedarkan oleh Walikota Tasikmalaya, bahwa gugus tugas melibatkan seluruh unsur termasuk RT dan RW.

“Namun berbeda dilapangan, meskipun dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa RT/RW dilibatkan dalam gugus tugas penanganan Covid-19, tetapi faktanya sampai saat ini belum terbukti,” kata Dani.

Apalagi kalau berbicara soal kelengkapan peralatan APD seperti masker, handsanitizer, sarung tangan dan cairan disinfektan, semuanya belum pernah diterima.

“Jadi intinya, RT/RW tidak diberi alat pelindung diri. Disamping itu, Forsil juga meminta agar pihaknya diberikan kesempatan untuk melakukan pendataan penerima bantuan, supaya tidak salah sasaran,” papar Dani.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi mengaku bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan sejumlah Forsil RT dan RW. (Red)***