Gemamitra.comKab. Tasikmalaya
Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto hadiri Rapat Paripurna DPRD Kab. Tasikmalaya dengan agenda utama Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kab. Tasikmalaya tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya dan Persetujuan Bersama Bupati Tasikmalaya dengan DPRD Kab. Tasikmalaya tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kab. Tasikmalaya Selatan,

Hadir pada acara tersebut, Forkopimda Kab. Tasikmalaya, Para Kepala SKPD, Diskominfo Kab. Tasikmalaya, dan tamu undangan lainnya, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (30/04/2020)

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan persetujuan Bersama antara Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi dengan Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kab. Tasikmalaya Selatan.

Dalam sambutannya Bupati Ade Sugianto mengatakan, bahwa masukan dari Panitia Khusus yang disampaikan merupakan bahan yang sangat berharga yang akan ditindaklanjuti demi optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kab. Tasikmalaya kedepan.

Bupati menyampaikan, dalam rangka mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan, Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya telah melakukan langkah koordinasi dengan Biro Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

“Alhamdullilah konsisten dari awal, kami dukung pembentukan DOB Tasik selatan, meskipun hari ini moratorium, tapi mudah-mudahan moratoriumnya sudah dicabut, karena targetnya adalah moratorium dicabut, Tasikmalaya Selatan berdiri, dan kita dukung penuh” ujar Ade.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan tahun 2013 lalu daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan terdiri dari 10 Kecamatan yaitu, Cibalong, Parungpponteng, Karangnunggal, Bantarkalong, Bojongasih, Culamega, Cipatujah, Cikalong, Cikatomas dan Pancatengah.

“Adapun jumlah Desa terdiri dari 95 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 461.575 jiwa, yang akan beribukotakan di Kecamatan Karangnunggal,” papar Ade.

Sementara Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mendorong dan akan berkomunikasi dengan Provinsi beserta daerah-daerah lain, karena menurutnya hal itu merupakan sebuah peristiwa politik yang cukup strategis di Kabupaten Tasikmalaya.

“Ya kita juga akan berkomunikasi dengan Provinsi kemudian dengan daerah-daerah yang lain, karena ini merupakan sebuah peristiwa politik yang cukup strategis juga di Kabupaten Tasikmalaya untuk secara berinisiatif memohon kepada pemerintah pusat atau kemendagri, kita satu sepahaman nanti dengan Gubernur bahwa moratorium itu bisa dicabut” Ujar Asep. (M. Rizky Arbianto)***