Gemamitra.com – Kota Tasikmalaya
Pendistribusian 2.800 Paket Sembako Bantuan Gubernur (Banprov) Jawa Barat senilai Rp. 500 Ribu oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui PT Kantor POS Indonesia, menuai polemik di masyarakat.

Menyikapi hal itu, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mengadakan rapat kerja bersama Dinas Sosial mengenai validasi data dan pendistribusian bantuan, bertempat di ruang rapat 1 DPRD Kota Tasikmlaya, Selasa (28/04/2020).

Ketua Komisi IV Dede Muharam menyebut, berdasarkan pantauan dilapangan, banprov yang dikelola oleh PT Pos Indonesia menjadi polemik di masyarakat.

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya (Pemkot) agar melibatkan RT dan RW. Jangan sampai RT dan RW ‘Katempuhan Buntut Maung’.

“Mereka adalah yang bekerja dari awal untuk bisa mendata dalam jangka waktu yang pendek. Hanya dua hari untuk mendata warga miskin dan miskin baru. Namun setelah data masuk ada masalah, secara sikologis RT dan RW menjadi sasaran emosi warga,” ucapnya.

Dede berharap, untuk pembagian kedepan pihaknya mendorong kepada Wali Kota Tasikmalaya paling tidak anggaran Rp. 24,6 miliyar dari APBD untuk 17 ribu Kepala Keluarga (KK) ini segera bisa direalisasikan, mengingat kondisi masyarakat saat ini sangat membutuhkan.

“Kalau kita mesti menunggu dari Provinsi dan Pusat, kita kan belum tahu kapan turunnya, sementara kami dari badan anggaran sudah menyepakati anggaran tersebut,” paparnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tasikmalaya, Drs. H. Nana Rosadi menuturkan, bahwa kehendak Pemkot dengan kehendak Dewan Komisi IV sebetulnya nyambung. Semuanya ingin menolong masyarakat yang terdampak covid 19 ini dengan baik.

Nana mengaku, adanya kesalahan di NIK, bukan kesalahan di sosial, atau kesalahan di orang. Jadi solusinya, pihaknya tadi sudah berembug dengan Kadisdukcapil H. Imih, supaya update lagi NIK nya agar sesuai.

“NIK akan terbawa sampai mati, jadi harus 1 NIK dan tidak boleh berbeda-beda,” tegas Nana.

Namun, lanjut Nana, sudah ada keterangan dari Provinsi kalau memang alamatnya sama, nama sama, NIK berbeda kasihkan saja.

“Jadi kepada masyarakat yang bantuannya kemarin di tarik karena kesalahan pada NIK, bisa segera diambil lagi ke kantor Pos terdekat,” pungkas Nana. (M. Rizky Arbianto)***