Pangandaran – GM | Anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI-P, Ngisom, yang saat ini menjabat di Komisi 1, menegaskan komitmennya untuk mendorong profesionalisme aparatur pemerintah. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (3/12/2024), usai pembahasan bersama dinas terkait yang telah disepakati dan diparipurnakan menjadi bagian dari APBD Kabupaten Pangandaran.
Ngisom menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang tepat dan efektif untuk kemajuan masyarakat Pangandaran. “Ke depan, target kami di Komisi 1 adalah memastikan aparatur pemerintah lebih profesional dan benar-benar melayani kepentingan masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Mendengarkan Aspirasi Masyarakat
Selain fokus pada pengembangan aparatur pemerintah, Ngisom juga menginformasikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan reses masa sidang pertama di daerah pemilihan II (Padaherang-Mangunjaya). Dalam reses tersebut, ia berkesempatan bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka.
“Banyak masukan dan harapan dari masyarakat yang telah kami terima. Kami akan berupaya menyampaikan semua aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah, dan semoga dapat terealisasi dengan dukungan mitra SKPD di Komisi 1,” ungkapnya.
Aspirasi yang diterima mencakup berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ngisom berkomitmen untuk memastikan setiap masukan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Kolaborasi Legislatif dan Eksekutif
Ngisom optimistis bahwa kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif akan menjadi kunci utama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. Ia berharap sinergi ini dapat menciptakan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Pangandaran.
“Kami percaya, dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Langkah yang diambil oleh Ngisom dan Komisi 1 ini menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.***