Lhokseumawe – Gemamitra.com | Polemik terkait penetapan empat pulau di wilayah Aceh yang masuk ke dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri menuai respons dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) menilai pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution justru memperkeruh situasi.
Menteri Kajian Ekonomi, Sosial dan Politik BEM Unimal, Hafizi Agma, menyayangkan ucapan Bobby yang menyebut masyarakat Aceh anti pelat kendaraan BK (Sumatera Utara), dan sebaliknya, masyarakat Sumut anti pelat BL (Aceh).
“Polemik ini bukan hanya persoalan administratif, tapi juga persoalan sosial yang sensitif. Seorang gubernur seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Kami menyesalkan pernyataan tersebut karena berpotensi memicu kegaduhan dan memperuncing sentimen antarwilayah,” ujar Hafizi dalam keterangannya, Jumat (14/6/2025).
Ia menegaskan bahwa selama ini mahasiswa dan warga Sumut yang berada di Aceh tidak pernah mengalami gangguan terkait identitas kendaraan.
“Kami, mahasiswa dan masyarakat Sumut yang menggunakan pelat BK di Aceh merasa aman dan nyaman. Pernyataan yang menyudutkan seperti itu hanya akan menambah ketegangan. Seharusnya para pejabat, termasuk Gubernur Sumut, bisa menjaga narasi publik dengan bijak, terlebih dalam situasi yang sedang memanas seperti saat ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hafizi mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan dan memberikan perhatian serius terhadap konflik wilayah ini. Ia mengingatkan bahwa Aceh selama ini telah hidup damai dan harmonis, sehingga jangan sampai polemik ini memicu konflik sosial yang lebih luas.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk memberikan atensi terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri terkait empat pulau tersebut. Jangan sampai keputusan ini merusak perdamaian yang selama ini sudah terbangun di Aceh,” tegas Hafizi.
BEM Unimal juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal isu ini secara aktif. Jika diperlukan, mereka akan mengerahkan aksi massa sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan kebijakan tersebut.
“Kami siap turun ke jalan jika perlu, demi menjaga marwah Aceh dan mendorong penyelesaian yang adil bagi semua pihak,” pungkasnya.***
