DPRD Pangandaran Terima Kunker DPRD Kulonprogo Terkait SOTK BPKAD

Pangandaran – GM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerahh (DPRD) Kabupaten Pangandaran menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarya pada Jumat 01/4/2022.

Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Kulonprogo disambut langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu yang didampingi anggota lainya Tata Sutari.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarya, Akhid Nuryati SE. Mengaku, melalui Kunjungan Kerja (Kungker) ke DPRD Pangandaran itu. Pihaknya, banyak belajar banyak hal, salah satunya itu adalah. Terkait, pembentukan SOTK BPKAD yang sudah berdiri di Kabupaten Pangandaran.

Dirinya, mengetahui terbentuk BPKAD di Kabupaten Pangandaran itu sekitar dua minggu yang lalu, ia dapat informasi dari pemberitaan di medsos, laman media online yang mengabarkan bahwa di Kabupaten Pangandaran baru saja membentuk SOTK baru, yaitu BPKAD dengan Bapenda-nya dipisah. hingga untuk memotivasi kinerja Bapenda pun Bupatinya, 2 hari dalam seminggu ngantor disana.

“Itulah yang menggelitik kami hingga sekarang ini, berada digedung paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran,”ujarnya. Didampingi oleh Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kulonprogo.

Akhid menuturkan, pihaknya sudah sharing dengan Kepala Bapenda Pangandaran,Dadang Solihat beserta jajarannya. Bahkan, diskusi seputaran kronologis terbentuknya sampai apa yang dilakukan Bapenda. Khususnya, bagaimana cara meningkatkan pendapatan pajak, mulai dari gebrakan dan sebagainya.

Selain itu juga bertemu dengan DPRD Pangandaran, yang diwakili oleh Sri Rahayu dengan Tata Sutari. Tujuannya itu, guna untuk memperkuat argumennya.

“Sebab, nanti bisa mendorong lagi kepada Pemkab Kulonprogo juga untuk me-review SOTK BPKAD itu. Agar bidang pendapatan itu nantinya bisa terpisah dari BPKAD,” ungkapnya.

Keberadaan Bapenda Pangandaran itu luar biasa, baru dibentuk 8 Februari 2022. Namun, kerjanya sukses luar biasa, karena dari pendapatan hotel berbintang pun meningkat secara signifikan. Karena, dari 17 hotel berbintang, walaupun hanya baru 5 hotel yang dioptimalkan. Tapi kenaikan pendapatan pajaknya saja sudah mencapai 300 persen. :

“Di Kabupaten Pangandaran ini, Pak Bupatinya support luarbiasa, malahan, ” katanya, di Kantor Bapenda itu pun ada ruang komando khusus beliau, sampai 2 hari dalam seminggu ngantor disana. Wah pokonya dia itu, seorang motivator yang ulung,” ucapny.

Seraya, Akhid juga apresiasi cara kerja Bapenda Pangandaran. Karena, langsung pendekatan persuasif kepada owner hotel itu sendiri. Tentunya ini yang lebih memotivasi dan menginspirasinya.

Akhid menjelaskan yang disampaikan oleh Dadang Solihat. Pasanya, dulu mereka hanya percaya kepada laporan wajib pajak saja. Namun petugas Bapenda yang sekarang lebih persuasif dengan menemui owner, disetiap sabtu malam, bahkan kehadiran tamu pun dikontrol dilihat sendiri, apakah hunian kamar itu seperti apa, kamarnya kosong atau penuh dan lain sebagainya.

Inovasi eksekutif itu juga didorong oleh legislatifnya. Bahkan, telah membentuk Pansus 6 DPRD Pangandaran. Guna untuk membahas penyertaan modal BUMD. Sebetulnya, di DPRD Kulonprogo itu sudah melakukan kajian, workshop hingga merekomendasikannya kepada Bupati Kulonprogo untuk me-review SOTK baru, tapi sampai saat ini belum melakukannya. Jadi, mengingat hal tersebut diatas, nanti untuk LKPJ kedua kalinya itu. Maka, pihaknya akan merekomendasikan hal yang sama.

Terkait pandangannya terhadap Kabupaten Pangandara. Ia sambil survey ke beberapa objek wisata di luar desa sana, tanya sana sini, akhirnya dapat gambaran. Bahwa keberhasilan pembangunan ditiap daerah itu. Memang, kuncinya ada di Bupati itu sendiri.Terbukti diperiode pertama sebagai Bupati Pangandaran ini, segala bentuk pembangunan dipelosok desa, hingga peningkatannya bisa berhasil dan sukses dengan cepat. Sehingga, setelah kungker tersebut, pihaknya akan mendorong supaya Bupati Kulonprogo dalam membuat kebijakan bisa sukses seperti di Pangandaran.

“Khusus untuk meningkatkan PAD Kulonprogo, mungkin lain kali kami akan roadshow. Dengan mengajak Bupati untuk bisa melihat sgadiri di Pangandaran. Supaya dia tau kenaikannya se-significan apa dan seefective apa, seandainya bidang pendapatan dan pengelolaan sset itu dipisah dari BPKAD menjadi Bapenda,”imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran Sri Rahayu mengatakan. Bahwa, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran cukup pesat. Serta, merupakan daerah yang memiliki potensi pendapatan yang cukup besar. Maka dari itu, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, terutama pajak hotel dan restoran, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata ngantor per seminggu dua hari di Bapenda.

Menurut Sri, Bupati Pangandaran ngantor di Bapenda itu, agar bisa lebih fokus bagaimana mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya untuk membahas optimalisasi pajak wisata.

“Karena, masih banyak pajak yang harus terus di optimalkan. Diantaranya, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, wisata, retribusi parkir dan retribusi sampah, juga sektor pariwisata lainnya,” terang Sri. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *