Gemamitra.com – Kota Tasikmalaya
Forum Silaturahmi (Forsil) RT dan RW Kota Tasikmalaya mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Tasikmalaya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Pertemuan yang cukup alot tersebut dihadiri juga oleh Kadisdukcapil, Kadinsos, Kadinkes, Kajari dan Kepala BPBD, bertempat di bale Kota Tasikmalaya, Rabu, 10/6/2020.

Kedatangan Forsil dalam peretemuan tersebut, untuk mempertanyakan soal data non-DTKS yang sudah tercatat dan dicatat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya (Pemkot) yang akan mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos).

“Tentunya kami merasa pertemuan ini kurang memuaskan jawaban dari kami itu, kita kan lebih kepada menekankan data non-DTKS yang sudah tercatat dan dicatat oleh Pemerintah yang akan mendapatkan sesuai dengan janjinya pemerintah mendapatkan Bansos, apakah Bansos itu dari Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pusat dalam hal ini Kemensos?,” ungkap Ketua Forsil Kota Tasikmalaya Dede Sukmajaya.

Dede pun memberi sample di ke-RW-annya sebanyak 98 KK dari 400 KK yang diajukan baru 12 KK yang menerima Bantuan.

“Nah salah satu cobtoh di RW saya, 98 KK dari 400 KK yang diajukan baru 12 KK yang mendapatkan Bansos, 4 dari Pemerintah Kota, 4 dari Provinsi, dan 4 dari Kemensos,” kata Dede.

Berarti masih ada sisa 86 KK. Ini sample. Nah ini banyak di setiap wilayah RT RW semua dan kami menganggap bahwa data non-DTKS hari ini masih sekitar 50 persen yang belum mendapatkan bantuan, yang kami tanyakan dan kami ingin tekankan kepada Pemerintah, ini siapa yang bertanggung jawab? siapa yang akan mempertanggung jawabkan. Kenapa? karena bantuan tahap ke-2 dari Kemensos sudah turun, tahap yang pertama aja belum selesai jadi gitu, dan ini betul-betul bermasalah.

“Makanya kami menekankan bukan kepada persoalan yang lain-lain, yang lebih sebetulnya data-data yang sudah tercatat di Pemerintah melalui RT RW, datanya itu diminta kemudian tercatat dan ini masih 50 persen belum mendapatkan Bansos,” papar Dede.

Lebih lanjut dikatakan, seperti yang dikatakan Wali Kota harus menunggu sampai tanggal 18 Juni 2020 ketika Kemensos ataupun Provinsi menghentikan Bansos itu, maka hal itu baru ditanggung oleh Pemkot Tasikmalaya, yang menurut Dede jika itu dihentikan maka nilainyapun belum jelas.

“Walaupun kata pak Wali, menunggu sampai tanggal 18 Juni 2020 ketika Kemensos atau Provinsi menghentikan Bansos dari mereka, maka hal itu baru ditangani Pemkot dan itupun belum jelas nilainya yang tentu akan berbeda dengan janji Pemerintah Provinsi dan Kemensos,” Jelas Dede.

Tetapi di sisi lain Forsil RT dan RW Kota Tasikmalaya sangat berterima kasih kepada Pemkot Tasikmalaya karena siap untuk meng-cover semua bantuan, tetapi menurutnya nilainya akan berbeda sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, dan Dede khawatir akan terjadi persoalan baru.

“Nah di sisi lain kamipun berterima kasih dalam hal ini Pemerintah Kota siap untuk meng-cover semua, akan tetapi nanti ketika nilainya itu berbeda sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dari awal inipun akan meninggalkan persoalan baru tentunya,” ucap Dede.

Dede mengatakan peran RT dan RW betul-betul dipertaruhkan, karena bagaimanapun mereka akan menjadi sasaran bagi masyarakat.

“Di sinilah bagaimana peran serta RT RW betul-betul dipertaruhkan, karena bagaimanapun RT RW yang akan menjadi sasaran oleh masyarakat, dan itu terbukti dan kami sudah melaporkan salah satu RW kami yang dituduh korupsi, dan yang diserang ke rumahnya dituduh karena tidak menyampaikan data dan korupsi, padahal sebetulnya bukan RT RW yang mempunyai kewenangan memberikan Bansos itu, tetapi Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat yang memang menjanjikan kepada masyarakat,” kata Dede.

Ketua Forsil RT dan RW itu meminta kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memutakhirkan data juga memaksimalkan kinerja RT RW ke depannya sehingga kekisruhan data tidak terjadi lagi ke depannya.

“Dan kami meminta pemutakhiran data dan memaksimalkan kinerja RT RW ke depan sehingga kekisruhan data pada hari ini, itu tidak terjadi lagi ke depan, sebetulnya kami bersinergi dengan pemerintah. Tetapi bagaimana niat Pemerintahnya juga terhadap kami, merangkul kami untuk bisa bekerjasama dengan baik,” tutup Dede. (M. Rizky Arbianto)***