Tasikmalaya, Gemamitra.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tasikmalaya terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Salah satunya melalui penguatan pengawasan partisipatif dengan mengajak masyarakat lebih melek politik serta berani menolak segala bentuk praktik politik uang.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama Sauri, S.H., M.H., dalam kegiatan sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif yang berlangsung di Aula Hotel Cordela, Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Minggu (22/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Zaki menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengawasan Pemilu perlu dibangun sejak dini, meskipun tahapan Pemilu berikutnya masih relatif jauh.
Menurutnya, pendidikan politik tidak cukup hanya mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih. Lebih dari itu, masyarakat harus memahami aturan Pemilu, mengenali potensi pelanggaran, serta memiliki keberanian untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi.
Ia menjelaskan, pengawasan Pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah praktik politik uang atau money politics. Zaki mengingatkan, kebiasaan menerima imbalan dalam menentukan pilihan politik dapat berdampak panjang terhadap kehidupan demokrasi dan kualitas kepemimpinan.
Menurutnya, ketika suara rakyat sudah ditukar dengan sejumlah uang atau pemberian tertentu, masyarakat berpotensi kehilangan posisi tawar untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya setelah pemimpin terpilih.
“Ketika suara kita dibeli, tentu kita akan kesulitan untuk menuntut hak-hak kita kepada pemimpin, baik anggota legislatif maupun kepala daerah. Karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menolak politik uang,” tegas Zaki.
Ia juga mengingatkan bahwa politik uang dapat menjadi pintu masuk lahirnya kepemimpinan yang tidak berintegritas. Sebab, proses politik yang dibangun melalui transaksi berpotensi mendorong penyalahgunaan kekuasaan hingga praktik korupsi.
Karena itu, masyarakat diharapkan lebih rasional dan kritis dalam menentukan pilihan. Kualitas, kapasitas, integritas, serta rekam jejak calon pemimpin harus menjadi pertimbangan utama, bukan besarnya materi atau pemberian yang ditawarkan.
Zaki menilai, pemimpin yang memiliki kinerja baik dan keberpihakan kepada masyarakat semestinya mampu memperoleh kepercayaan publik melalui rekam jejak dan hasil kerjanya, bukan melalui praktik politik uang.
Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kota Tasikmalaya berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan hanya urusan penyelenggara dan peserta Pemilu. Masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan semakin kuatnya pengawasan partisipatif, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang menggunakan hak suara, tetapi juga menjadi bagian dari penjaga demokrasi yang kritis, berani, dan bertanggung jawab.
“Menjaga kualitas Pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya Bawaslu, tetapi seluruh masyarakat harus ikut mengawasi dan berani menolak politik uang,” pungkasnya.**


















