Gemamitra.com – Kab. Tasikmalaya

DPRD Kab. Tasikmalaya menggelar audiensi bersama Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya dan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Cab. Kab. Tasikmalaya terkait transparansi anggaran Covid-19, bertempat di ruang paripurna, Selasa 2/06/2020.

Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan refocusing anggaran 63 Milyar Rupiah dengan sumbernya dari APBD itu agar tidal ada penyalahgunaan anggaran, apalagi disembunyikan, dan DPRD Kab. Tasikmalaya mempunyai data-datanya.

“Untuk mengetahui anggaran pemerintah APBD, apalagi yang refocusing untuk Covid-19 supaya tidak ada penyalahgunaan anggaran, jadi anggaran ini kan terbuka, tidak perlu ada yang disembunyikan. Jadi kalau 63 Milyar Rupiah itu buat beli apa saja, karena kita punya datanya, roundownnya sudah ada, dan Sekda tinggal menjelaskan saja dari APBD, kalau memang dipake dengan benar untuk masyarakat mungkin itu tinggal Acc aja di perubahan kan gitu”

Ketua Dewan itu menambahkan DPRD Kab. Tasikmalaya menjalankannya sesuai tupoksinya, sebagai kontrol sosial dari mulai membuat surat resmi, meminta rincian anggaran, dengan alokasinya apa saja yang sudah dipakai dan berapa besarnya.

“Tindaklanjutnya kita tetap secara kelembagaan kan selama ini selalu bersikap, dari mulai membuat surat resmi, minta rincian, alokasi itu apa aja, besarnya berapa. Tidak diindahkan, kalau memang tidak diindahkan kita buat surat lagi, kalau memang tidak diindahkan lagi pada akhirnya sikap politik yang diberikan ke tiap fraksi, tidak diberikan ke pimpinan.” Tutup Asep.

Sementara itu Seketaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zen menurutnya masyarakat ingin lebih baik dengan adanya transparansi anggaran 63 Milyar Rupiah itu, karena dirinya mengatakan bahwa pendatang yang datang dari luar Kabupaten Tasikmalaya ramai yang mencapai 66ribu pendatang.

“Jadi ingin masyarakat lebih baik, supaya bisa ada saling mengisi dan saling mengoreksi, kami sejak awal sudah disampaikan baik ke Kemendagri, Kemenkeu, DPRD, maupun masalah dinamisasi juga didata dari awal sampai akhir itu sangat dinamis. Karena mengakomodir pendatang yang terdampak, awalnya kan cuma 1ribu, 2ribu, 10ribu, 15ribu orang yang terdampak itu terakhir kan sampai 66ribu sekian pendatang yang memang menjadi ini, untuk kami bisa dinamis kebutuhan yang ada di lapangan.” Ungkap Zen.

Menurut Sekda, Pemuda Pancasila (PP), dan DPRD Kab. Tasikmalaya sudah sejalan dengan diadakannya audiensi tersebut di situasi Covid-19 ini.

“Saya rasa sudah sejalan ya, dengan diadakannya audiensi bersama DPRD walaupun namanya dengan situasi Covid-19 kemarin ya maaf-maaf semua juga ada kewas-wasan ya, baik itu berkomunikasi.”

Lebih lanjut Zen memaparkan bahwa uang sebesar 63 Milyar Rupiah itu dialokasikan untuk segala penanganan, baik itu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Jaring Pengamanan Sosial (JPS), dan Petugas Keamanan tingkat paling bawah baik di Desa maupun Kecamatan, juga RT yang diberi insentif sebulan sekali.

“63 Milyar Rupiah itu dari segala penanganan baik itu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, kemudian Jaring Pengamanan Sosial/ JPS, Petugas Keamanan, jadi yang diberikan kepada Petugas keamanan di tingkat paling bawah di Desa, di Kecamatan itu hanya bersifat operasional, RT kita juga kan ngasih isentif 250ribu sebulan, kemarin ada bantuan untuk operasional dalam penanganan Covid-19” Papar Zen.

mengenai refocusing, Pemda Kab. Tasikmalaya sudah dialihkan ke Covid-19 sebesar 48 Milyar Rupiah, karena menurutnya Pandemi tersebut tidak tahu sampai kapan akan berakhir.

“Untuk refocusing, kita yang sudah dialihkan ke Covid-19 hanya 48 Milyar Rupiah, karena kan kita tidak tahu sampai kapan Covid ini, walaupun Covid ini secepatnya Covid ini berlalu” Tutup Zen.

Ananto Wibowo, SH Ketua BPPH mengatakan maksud dan tujuan audiensi tersebut digelar untuk menanyakan terkait anggaran Covid-19 yang sampai hari ini tidak jelas, termasuk dana yang direfocusing.

“Kalau terkait audiensi yang tadi, kami intinya dari Pemuda Pancasila awalnya kan menanyakan terkait anggaran Covid-19 yang sampai sekarang tidak jelas, dana yang direfocusing itu dari beberapa dinas atau SKPD, itu yang ujung-ujungnya apakah itu jadi bahan ATM lembaga eksekutif, terus kenapa lembaga fungsi kontrol dewan itu tidak pernah digunakan, bukan tidak pernah digunakan, tapi sudah dilirik sebelah mata oleh eksekutif.” Terang Ananto.

Ananto menekankan pihaknya mempertanyakan hal tersebut di rapat yang tertutup mengenai anggaran Covid-19 sampai bulan Juli 2020 terkait rinciannya yang 63 Milyar Rupiah itu.

“Maka kami dari Pemuda Pancasila datang untuk mempertanyakan terkait anggaran-anggaran itu, dan Alhamdullilah tadi juga pak Sekda sudah menyampaikan, terkait anggaran sudah, untuk anggaran Covid-19 sampai bulan Juli itu ada sekitar 63 Milyar Rupiah dan rinciannya nanti seperti apa kita juga belum tahu dan kami hanya meminta bahwa rincian itu tolong sampaikan ke Wakil Rakyat kami, atau ke Anggota Dewan nantinya” Kata Ananto

Lebih lanjut Ananto mengatakan “untuk 63 Milyar Rupiah itu adalah total keseluruhannya dari APBD, awalnya BTT itu 15 Milyar Rupiah, ditambah 48 Milyar Rupiah yang disampaikan oleh pak Sekda, dan terus jadi 63 Milyar Rupiah. Itu rinciannya, digunakan untuk apa saja kita tidak bertanya lebih jauh” Lanjutnya

Ananto menekankan pihaknya merasa puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sekda Kab. Tasikmalaya, dan seandainya di bulan Juli 2020 nanti masih terdapat data yang tidak tepat, pihaknya akan datang kembalu dengan massa yang lebih banyak.

“Untuk sementara kita puas dengan apa yang disampaikan dengan pak sekda, dan kalau seandainya di bulan Juli nanti masih menemukan data seperti itu tidak tepat lagi, kami Pemuda Pancasila akan datang lebih banyak untuk melakukan audiensi dengan eksekutif melalui lembaga legislatif.” Tutup Ananto. (M. Rizky Arbianto)***