Gemamitra.com – Kota Tasikmalaya

DPRD Kota Tasikmalaya sesuai tupoksinya khususnya pengawasan memandang perlu menyampaikan nota dinas DPRD kepada Walikota Tasikmalaya setelah mengadakan rapat pimpinan termasuk mengagendakan Badan musyawarah (Bamus) dan melibatkan komisi.

Usai menerima audiens dari Forum Transportasi Massal (Fortal) di Ruang Rapat Paripurna DPRD, selasa (2/6/2020), Ketua DPRD Kota Tasikmalaya  H. Aslim, SH mengatakan, bahwa hari ini akan rapat pimpinan dan diagendakan badan musyawarah terkait penangganan Covid-19, distribusi bantuan sosial serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Lebih lanjut dikatakan, rapat pimpinan akan membahas bukan hanya ‘carut marut’ nya distribusi bantuan sosial, keadilan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diduga ada pilih kasih di masyarakat, anggaran penanganan Covid-19 termasuk saran mundurnya Ketua DPRD dari Gugus tugas penanganan gugus tugas Covid-19 Kota Tasikmalaya.

“Hasil rapim akan dibawa ke rapat banmus dan keputusannya menunggu banmus. Satu dua hari akan ada keputusan,” jelas Aslim.

Ia menuturkan, banyaknya permasalahan yang muncul tersebut akan diperdalam oleh komisi dan jika ada indikasi penyimpangan akan mengarah ke panitia khusus (Pansus) karena substansinya harus jelas (tidak secara global) dan spesifik mana yang harus di pansuskan.

Sedangkan desakan serta saran untuk menarik diri dari gugus tugas Covid-19 dikatakan Aslim sesuai hasil rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya.

Dia berkilah, awalnya sebagai pengarah sekarang jadi wakil ketua gugus tugas sehingga merasa kurang pas dan menjadi bahan pertimbangan dirinya untuk mundur sebagai unsur DPRD dalam tim gugus tugas penanganan Covid-19.

Sebelumnya, dewan pembina Fortal Nanang Nurjamil mempertanyakan distribusi bantuan sosial yang dianggapnya carut marut (tidak ada managemen yang jelas) dan ketimpangan dari anggaran tiap dinas yang terkait penanganan Covid-19 serta kekecewaannya dalam penerapan social distancing, physical distancing, PSBB hingga pemberlakuan new normal.

Dia menilai, DPRD tidak pernah diajak koordinasi tentang kontribusi RT dan RW yang tahu betul warganya sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran. Apalagi terangnya ada dinas yang anggarannya gemuk dan ada dinas yang semestinya mendapat anggaran cukup malah mendapat anggaran dengan porsi kecil.

“Sebut saja Dinas sosial yang semestinya mendapat anggaran yang cukup,” ujar Nanang di hadapan unsur pimpinan dan ketua komisi serta beberapa Kepala Dinas dan perwakilan OPD Kota Tasikmalaya. (M. Rizky Arbianto)***