Tasikmalaya — Gemamitra.com | Langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui BPKAD yang tetap membeli mobil dinas baru menuai kritik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi mahasiswa ini mempertanyakan konsistensi Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dalam komitmennya terhadap efisiensi belanja daerah.
Kritik tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kaderisasi PC PMII Kota Tasikmalaya, Dendy Bima Ardana, pada Senin (19/5/2025). Melalui pesan singkat kepada media, Dendy menyoroti pernyataan Wali Kota yang sebelumnya mengklaim akan mengalihkan anggaran mobil dinas senilai Rp3,8 miliar untuk pembelian kontainer sampah dan dump truk, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
“Tetapi faktanya, mobil dinas tetap dibeli. Ini menimbulkan pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Wali Kota tidak konsisten, atau justru ada agenda tersembunyi di balik keputusan ini?” ungkap Dendy.
Menurutnya, pengadaan tiga unit mobil yang diduga digunakan oleh istri-istri pejabat seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda, dilakukan secara diam-diam. Ketiganya menggunakan tipe Toyota Zenix terbaru dengan harga yang diperkirakan mencapai Rp473 juta hingga Rp625 juta per unit.
“Padahal dalam pidatonya di Bale Wiwitan, Wali Kota secara jelas menyebutkan bahwa anggaran mobil akan dialihkan. Sekarang publik justru disuguhi kebijakan yang bertolak belakang,” tambahnya.
PMII meminta agar Pemerintah Kota menjaga integritas dalam melaksanakan kebijakan publik, khususnya yang menyangkut efisiensi anggaran. “Kalau sudah menyangkut kepentingan rakyat, maka seharusnya keputusan itu bersifat final. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan tameng retoris,” tegas Dendy.
Selain mempertanyakan konsistensi dalam pembelian mobil dinas, Dendy juga menyoroti anggaran pengadaan kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam harga yang dianggarkan.
“Satu kontainer dihargai Rp60 juta, dan saya tahu persis berapa harga pasaran untuk spesifikasi yang sama. Kami akan terus mengawal agar tidak terjadi pemborosan dan manipulasi anggaran,” tutupnya.
Dengan munculnya kritik ini, publik kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak Wali Kota maupun BPKAD terkait kebenaran dan urgensi dari pengadaan kendaraan dinas tersebut di tengah semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat.***
