Tasikmalaya, Gemamitra — Keberagaman masyarakat Kota Tasikmalaya membutuhkan ruang komunikasi yang terus dirawat. Bukan hanya antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga lintas agama, organisasi kemasyarakatan, komunitas, tokoh masyarakat, hingga berbagai kelompok yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam silaturahmi Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto dengan berbagai elemen masyarakat. Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial Kota Tasikmalaya.
Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika, Asep Rizal Asy’ari, mengatakan pendekatan keamanan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum. Menurutnya, membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat jangan hanya berhenti di lingkungan pondok pesantren. Ruang keberagaman, lintas agama, lintas komunitas, dan lintas organisasi kemasyarakatan juga perlu terus dibangun dan dirawat,” ujar Asep.
Ia menegaskan, Kota Tasikmalaya tidak dapat hanya dilihat dari satu identitas sebagai kota santri dan kota pesantren. Di balik identitas tersebut, terdapat masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, komunitas, organisasi, dan tradisi yang beragam.
“Kota Tasikmalaya bukan hanya sekadar kota santri dan kota pesantren. Tasikmalaya juga merupakan kota yang inklusif, yang memiliki ruang keberagaman dan kebersamaan. Karena itu, komunikasi lintas agama dan lintas ormas harus terus dilakukan,” katanya.
Jangan Biarkan Perbedaan Menjadi Pemicu Gesekan
Menurut Asep, dinamika kehidupan sosial di Kota Tasikmalaya cukup kompleks. Perbedaan yang tidak dikelola melalui komunikasi yang sehat dapat berkembang menjadi persoalan sosial bahkan memicu gesekan di tengah masyarakat.
Karena itu, ruang dialog harus terus dibuka. Masyarakat perlu memiliki kesempatan untuk saling mengenal, memahami perbedaan, serta membangun kesepahaman mengenai kehidupan bersama.
“Keberagaman bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari perbedaan itulah kita belajar membangun kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga persatuan,” ujarnya.
Ia menilai, aparat keamanan memiliki posisi strategis dalam membangun jembatan komunikasi tersebut. Kepolisian tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga perlu hadir sebelum persoalan muncul dengan membangun komunikasi dan kepercayaan bersama masyarakat.
Dengan demikian, silaturahmi Kapolres Tasikmalaya Kota dengan berbagai kelompok masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses membangun komunikasi sosial yang berkelanjutan.
Sejarah Tasikmalaya Tidak Berdiri dalam Satu Warna
Asep juga mengingatkan bahwa keberagaman bukan fenomena baru di Kota Tasikmalaya. Jejak kehidupan masyarakat yang beragam telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah kota.
Salah satunya dapat dilihat dari keberadaan Gereja Hati Kudus Yesus yang merupakan salah satu gereja Katolik bersejarah di Tasikmalaya dan telah melayani umat sejak 1931.
Begitu pula dengan komunitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Secara kelembagaan, Sinode HKBP berdiri pada 7 Oktober 1861. Sementara komunitas dan pelayanan HKBP di Tasikmalaya berkembang seiring kedatangan masyarakat suku Batak yang bekerja maupun berdinas di wilayah Priangan Timur, terutama sejak dekade 1950-an hingga 1960-an.
“Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Tasikmalaya sejak dahulu tidak berdiri dalam satu warna. Ada berbagai kelompok, latar belakang, keyakinan, budaya, dan organisasi yang hidup berdampingan dan menjadi bagian dari perjalanan kota,” katanya.
Karena itu, menurut Asep, keberagaman tidak semestinya ditempatkan sebagai persoalan yang harus dihindari. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan sosial untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih dewasa dan saling menghormati.
Keamanan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Dalam konteks kehidupan beragama, keamanan dan ketertiban merupakan hak seluruh warga negara. Setiap masyarakat memiliki hak untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya dalam suasana aman, damai, serta saling menghormati.
Namun, menciptakan kondisi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama dalam menjaga suasana sosial tetap kondusif.
“Keamanan dan ketertiban tidak mungkin hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif,” tutur Asep.
Menurutnya, komunikasi lintas kelompok juga dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah berkembangnya prasangka dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, komunikasi antara kepolisian dengan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, komunitas lintas agama, tokoh budaya, akademisi, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya perlu terus diperluas.
Bhinneka Tunggal Ika Harus Menjadi Cara Hidup
Silaturahmi Kapolres Tasikmalaya Kota dengan berbagai elemen masyarakat diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas ruang komunikasi sosial di Kota Tasikmalaya.
Tidak hanya berbicara mengenai keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun rasa saling percaya dan kesadaran bahwa setiap kelompok memiliki posisi yang sama sebagai bagian dari masyarakat Kota Tasikmalaya.
Asep berharap Kota Tasikmalaya dapat terus tumbuh sebagai kota yang aman, damai, inklusif, dan mampu merawat keberagaman.
Sebab, menurutnya, keberagaman akan menjadi kekuatan apabila masyarakat mampu mengelolanya dengan sikap saling menghormati.
“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan. Ia harus menjadi cara hidup dalam menjaga persaudaraan di tengah perbedaan,” pungkasnya.
Versi ini lebih cocok untuk berita utama Gemamitra karena angle-nya tidak berhenti pada acara silaturahmi, tetapi mengangkat isu yang lebih besar: komunikasi lintas kelompok sebagai strategi merawat keamanan, keberagaman, dan kebersamaan Kota Tasikmalaya.**
