Tasikmalaya, Gemamitra.com – Sekolah tidak boleh menjadi ruang yang hanya ramah bagi anak-anak yang dianggap “normal”. Setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki hak yang sama untuk diterima, belajar, berkembang dan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya. Semangat itulah yang mengemuka dalam kegiatan rutin bulanan Kelompok Kerja Guru (KKG) Teuku Umar yang digelar di SD Negeri 2 Picungremuk, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para guru dan kepala sekolah untuk memperkuat kompetensi, sekaligus membangun pemahaman mengenai implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Salah satu materi utama disampaikan Fasilitator Pendidikan Inklusi Jenjang Mahir Kemendikbud, Asep Zuhairi Saputra, S.Pd. Ia menekankan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi, bukan sekadar pemahaman secara teori.
Menurutnya, KKG harus menjadi ruang untuk belajar bersama, berbagi pengalaman, bertukar praktik baik hingga melahirkan inovasi yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. “KKG bukan hanya tempat bertukar informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk belajar, berkolaborasi dan menghasilkan praktik baik yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing,” ujar Asep.
Ia berharap materi yang diperoleh para guru tidak berhenti di ruang KKG. Pengetahuan mengenai pendidikan inklusif harus dibawa ke sekolah dan diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Tahapan implementasi pendidikan inklusif, kata dia, perlu dipahami secara utuh, mulai dari mengenali kebutuhan peserta didik, asesmen, perencanaan pembelajaran, pemberian akomodasi yang sesuai, pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi dan tindak lanjut. “Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada ruang KKG, tetapi menjadi pemantik bagi para guru untuk membawa pengetahuan dan praktik baik tentang pendidikan inklusif ke sekolah masing-masing,” katanya.
Ia juga mengajak para peserta KKG untuk terus berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan guru lainnya sehingga pemahaman tentang pendidikan inklusif semakin meluas.
Sementara itu, pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Novi Indira Gandi, S.Pd., memberikan materi mengenai pemanfaatan platform digital yang disediakan pemerintah untuk mendukung peningkatan kompetensi guru.
Menurutnya, berbagai platform resmi pemerintah dapat dimanfaatkan guru dan satuan pendidikan sebagai sumber informasi, referensi kebijakan, pengembangan kurikulum maupun peningkatan kompetensi. Salah satunya melalui Ruang GTK yang menyediakan berbagai sumber belajar serta program peningkatan kompetensi guru, termasuk pelatihan pendidikan inklusi tingkat dasar. “Guru tidak hanya perlu mengetahui keberadaan platform tersebut, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas profesionalnya,” ujar Novi.
Ia menilai perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan penguatan praktik pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan pembelajaran di sekolah. Sebab, guru tidak cukup hanya memahami kebijakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam pembelajaran nyata di kelas.
Novi mengapresiasi KKG Teuku Umar yang secara konsisten menjadikan kegiatan bulanan sebagai ruang belajar dan berbagi bagi para guru. Dengan keterlibatan puluhan guru dan kepala sekolah, kegiatan tersebut dinilai menjadi wadah strategis untuk membangun budaya belajar bersama, memperkuat kolaborasi antar sekolah serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.
Ketua KKG Teuku Umar, Lilis Herlina, S.Pd., mengatakan kegiatan tersebut memang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergilir di sekolah anggota. KKG Teuku Umar menjadi ruang kolaborasi bagi sejumlah sekolah dalam satu gugus, dengan jumlah anggota secara keseluruhan sekitar 95 orang. “Kegiatan ini merupakan kegiatan bulanan yang dilaksanakan, cuma tempatnya bergilir,” kata Lilis.
Ia menjelaskan, materi pendidikan inklusif sengaja diangkat karena sekolah tidak boleh menutup diri terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Setiap guru, meskipun bukan guru khusus ABK, menurutnya tetap perlu memiliki dasar pengetahuan tentang bagaimana menghadapi dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan kebutuhan yang beragam.
“Sekolah kan tidak bisa menolak kalau ada anak yang berkebutuhan khusus. Tiap sekolah harus menerima. Jadi guru juga, walaupun bukan guru ABK, tetap harus punya dasar tentang pembelajaran dan bagaimana menghadapi anak yang berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Karena itu, KKG menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pendidikan inklusif agar pengetahuan tersebut dapat langsung dibagikan kepada para guru.
Lilis berharap ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar diterapkan di sekolah masing-masing. “Ilmu yang ada itu jangan merasa bangga dengan ilmu yang ada. Jadi ditambah dengan ilmu yang lain supaya lebih profesional ketika kita mengajar,” katanya.
Hal senada disampaikan Helatini, S.Pd., M.Si., Ketua Gugus sekaligus Kepala SDN 2 Picungremuk. Ia menyambut positif kegiatan tersebut karena pendidikan inklusif kini menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh setiap sekolah.
Menurutnya, sekolah pada prinsipnya harus mampu menerima peserta didik tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. “Sekolah itu harus menerima murid tanpa terkecuali. Anak berkebutuhan khusus juga memang harus diterima di sekolah umum,” tegasnya.
Namun, penerimaan tersebut harus diikuti dengan kesiapan guru. Guru, kata Helatini, minimal harus memiliki kompetensi dasar untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus.
Karena itu, Gugus Teuku Umar mulai merintis penguatan kompetensi guru secara bersama-sama. Ke depan, kegiatan tersebut diharapkan dapat dikembangkan dalam bentuk bimbingan teknis, workshop maupun In House Training (IHT) di masing-masing sekolah. “Kalau tenaga pendidiknya sudah dibekali dengan kompetensi, mudah-mudahan sekolah tidak lagi merasa kesulitan jika menerima anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fasilitas pendukung pendidikan inklusif. Menurutnya, selama ini pemenuhan sarana prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus masih cenderung mengikuti kondisi atau kebutuhan yang ditemukan di lapangan. Idealnya, kata Helatini, sekolah umum juga mulai mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif secara lebih menyeluruh.
Sementara itu, salah seorang peserta kegiatan, Sri Sumarlina, S.Pd., mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam menghadapi keberagaman kebutuhan peserta didik.
Apresiasi juga disampaikan Yasin Sholeh, S.Pd., M.Pd., Kepala SDN Sukasari, yang hadir bersama Ketua PGRI Kawalu, Indra Wahyuni, S.Pd. Yasin menilai KKG menjadi ruang penting bagi guru untuk terus belajar dan berbagi pengalaman, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus.
Dengan bekal tersebut, guru diharapkan tidak kebingungan ketika menemukan anak inklusif di sekolah. “Setiap murid harus merasa diterima, dihargai, mendapatkan kesempatan belajar dan memperoleh dukungan sesuai dengan kebutuhan serta potensinya,” ungkapnya.
Menurut Yasin, pendidikan inklusif juga tidak mungkin berjalan hanya dengan mengandalkan guru. Diperlukan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, orang tua, tenaga kependidikan serta berbagai pihak terkait agar kebutuhan setiap peserta didik dapat dipahami dan ditangani secara tepat.
Melalui kegiatan KKG Teuku Umar tersebut, semangat yang dibangun bukan sekadar menambah pengetahuan guru, tetapi mendorong lahirnya praktik nyata di sekolah.
Pendidikan inklusif diharapkan tidak berhenti sebagai konsep, melainkan hadir dalam pembelajaran yang lebih ramah, aman, adaptif dan mampu memberikan ruang bagi setiap anak untuk tumbuh serta berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. (Pakesit)**
