Pangandaran – GM | Guru dan Tenaga Kependidikan honorer memiliki semangat kerja yang tidak jauh beda dengan guru ASN.
Guru merupakan komponen yang besar pengaruhnya dalam rangkaian proses sampai dengan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa dukungan para guru yang profesional dan berkualitas.
Kontribusi yang diberikan oleh guru honorer dalam dunia pendidikan di negara ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mereka mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran Asep Noordin meminta Pemerintah Daerah atau Pemda Pangandaran lebih memperhatikan nasib para tenaga honorer.
“Urusan dengan masyarakat, tidak hanya soal perangkat desa, bukan hanya bagi hasil, bukan hanya urusan kader KB, tetapi urusan dengan honorer pun harus diperhatikan,” ujarnya, Rabu (20/9/2023).
Asep menjelaskan keberadaan tenaga honorer untuk Kabupaten Pangandaran saat ini sangat menentukan kesuksesan program dan kegiatan yang ada di Pemda Pangandaran.
“Kami menilai honorer punya potensi besar untuk membangun Pangandaran dan honorer bagi Kabupaten Pangandaran ini masih sangat dibutuhkan,” katanya.
Kebutuhan honorer di Kabupaten Pangandaran ini karena masih kekurangan Pegawai Negeri Sipil atau PNS lantaran setiap tahunnya ada yang pensiun.
“Harapan kami sekarang agar ada kebijakan untuk honorer, maka sudah ada yang diarahkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, dan untuk yang belum harus diperhatikan,” jelas Asep.
Asep menyebutkan, DPRD Pangandaran menyarankan kepada Pemkab pada tahun 2023 ini jangan terlalu banyak melakukan pembangunan, agar gaji para honorer bisa teratasi.
Terutama yang menggunakan APBD, lebih baik didorong untuk berkomunikasi dengan pusat dan provinsi.
Di sisi lain, pihaknya memuji Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang melakukan akselerasi pembangunan. Namun, memang harus melakukan perencanaan yang baik pula.
“Kami berharap, Pemkab Pangandaran juga mencari solusi untuk para honorer di Pangandaran yang katanya akan dihapus itu. Karena peran mereka sangat penting,” tegas Asep.
Kondisi anggota DPRD Pangandaran tidak menerima dana aspirasi selama ini. Sebenarnya, anggota DPRD sangat berharap adanya dana aspirasi atau dana pokok pikiran atau pokir.
Anggota dewan dari Fraksi Persatuan Wowo Kustiwa mengatakan, dari awal tidak ada pokir di DPRD Pangandaran. Padahal sangat penting sekali. Sebagai jabatan politis, pokir sangat dibutuhkan oleh anggota dewan untuk menampung aspirasi masyarakat.
Tentunya untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan dan lain-lain. Setiap kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) atau melaksanakan reses, pokir ini sangat diperlukan,” kata Wowo.
Wowo menyebutkan, tidak sedikit masyarakat yang meminta fasilitas untuk umum jika sedang melakukan reses. Kendati demikian, pihaknya menyampaikan langsung aspirasi warga kepada eksekutif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pangandaran Muhammad Taufiq mengatakan, sudah sekitar 3 tahunan tidak ada dana aspirasi di DPRD Pangandaran.
“Terakhir ada itu di awal-awal pemerintahan Pak Jeje, dana aspirasi ini sangat penting, karena setiap dewan memiliki konstituen dan punya daerah binaan,” kata Taufiq.
Wakil Ketua DPRD Pangandaran Taufik berharap, dana aspirasi tersebut bisa ada kembali demi masyarakat Pangandaran. Terlebih, seluruh anggota dewan pun berharap dana aspirasi tersebut bisa dirasakan kembali oleh masyarakat. (*)
