Oleh: Sultan Firman Sativa
“Sejarah tidak hanya dibangun oleh nama-nama besar yang tercatat di ibu kota. Ia juga hidup dalam ingatan kampung, di surau-surau tua, di pesantren sederhana, dan pada sosok-sosok yang menjaga masyarakat ketika negara belum sepenuhnya hadir.”
Di balik sejarah besar bangsa Indonesia, terdapat banyak tokoh lokal yang bekerja tanpa sorotan. Mereka mengabdikan hidupnya untuk masyarakat melalui pendidikan, pemerintahan, maupun dakwah. Jejak pengabdian mereka tidak selalu tercatat dalam buku sejarah nasional, tetapi tetap hidup dalam ingatan masyarakat dan menjadi bagian penting dari identitas daerah.
Salah satu tokoh tersebut adalah KH. Enoh Muhtaman, yang lebih dikenal masyarakat sebagai Kuwu Enoh Rancamacan. Sosok yang lahir dari lingkungan pesantren ini merupakan figur yang berhasil memadukan peran sebagai ulama sekaligus pemimpin pemerintahan desa. Dalam dirinya, nilai-nilai keagamaan, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat berpadu menjadi satu kesatuan yang utuh.
Ia merupakan putra dari KH. Mukhtar atau Eyang Mukhtar, pendiri Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Rancamacan yang didirikan pada tahun 1938. Dari sang ayah, KH. Enoh mewarisi tradisi keilmuan pesantren yang kemudian dipadukan dengan kepemimpinan dalam pemerintahan desa.
Pesantren sebagai Benteng Pendidikan di Masa Kolonial
Berdirinya Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah pada tahun 1938 bukan sekadar menghadirkan lembaga pendidikan agama. Saat itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda yang menerapkan pengawasan ketat terhadap aktivitas pendidikan masyarakat.
Kolonialisme tidak hanya menguasai sumber daya alam, tetapi juga berusaha mengendalikan kehidupan intelektual rakyat. Lembaga pendidikan yang tumbuh di luar kendali pemerintah kolonial sering dipandang sebagai ancaman.
Dalam situasi tersebut, Eyang Mukhtar memilih jalur pendidikan sebagai bentuk perjuangan. Melalui pesantren, beliau membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kesadaran sosial.
Di Kampung Rancamacan, masyarakat saat itu masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan formal, tingginya angka buta huruf, serta tekanan ekonomi akibat krisis dunia pada dekade 1930-an. Pesantren menjadi ruang belajar, pusat pembinaan moral, sekaligus tempat berlindung bagi masyarakat kecil.
Pilihan membangun pendidikan merupakan bentuk perlawanan yang tidak dilakukan dengan senjata, melainkan melalui pembentukan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melanjutkan Warisan, Memadukan Tradisi dan Kemajuan
Warisan pendidikan tersebut kemudian diteruskan oleh KH. Enoh Muhtaman. Di bawah kepemimpinannya, Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah tidak hanya mempertahankan sistem pendidikan salafiyah melalui metode sorogan dan bandongan, tetapi juga mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Beliau memahami bahwa masyarakat membutuhkan pendidikan formal agar generasi muda memperoleh pengakuan akademik tanpa kehilangan akar keagamaannya.
Dari pemikiran itulah kemudian berkembang berbagai lembaga pendidikan di bawah Yayasan Al-Mukhtariyah, seperti: RA Al-Mukhtariyah, MIS Al-Mukhtariyah, MTs Al-Mukhtariyah. Transformasi tersebut menjadi bukti bahwa pesantren mampu menjaga tradisi sekaligus menjawab tantangan zaman.
Menjadi Kuwu pada Usia Muda
Enoh Muhtaman dipercaya menjadi Kepala Desa (Kuwu) Cipari saat usianya baru 24 tahun. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi awal perjalanan panjang pengabdiannya dalam pemerintahan desa. Selama lima periode, beliau memimpin Desa Cipari, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya.
Bagi masyarakat, jabatan kuwu bukan sekadar posisi administratif. Kepemimpinan harus mampu menghadirkan rasa aman, menyelesaikan persoalan warga, serta menjadi teladan dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Sebagai seorang ulama sekaligus kepala desa, Kuwu Enoh menunjukkan bahwa birokrasi dapat dijalankan dengan semangat pelayanan dan nilai-nilai Islam.
Kiprah Organisasi dan Perjuangan Kepemudaan
Selain memimpin desa, Kuwu Enoh juga aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Pada masa pergolakan politik tahun 1965, beliau dipercaya menjadi Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) di wilayah Tasikmalaya. Setelah itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Tasikmalaya periode 1965–1968.
Kiprahnya dalam organisasi menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintahan desa, tetapi juga berperan dalam membina generasi muda dan menjaga stabilitas sosial masyarakat pada masa transisi politik nasional.
Menyikapi Peristiwa 1965 dengan Bijaksana
Peristiwa politik tahun 1965 menjadi salah satu bab paling kompleks dalam sejarah Indonesia. Di berbagai daerah, termasuk Tasikmalaya, pemerintah desa bersama tokoh agama dan masyarakat berupaya menjaga keamanan wilayah masing-masing.
Berdasarkan berbagai kesaksian keluarga dan tradisi lisan masyarakat, Kuwu Enoh turut mengonsolidasikan unsur pemerintahan desa, pemuda, serta jaringan pesantren untuk menjaga kondusivitas Desa Cipari.
Meski demikian, sejarah mengenai periode tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Berbagai peristiwa masih menjadi objek kajian para sejarawan sehingga penting membedakan antara fakta arsip, kesaksian lisan, dan memori kolektif masyarakat. Pendekatan semacam itu akan memperkaya historiografi tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam penulisan sejarah.
Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
Dedikasi Kuwu Enoh dalam pembangunan desa mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Pada 18 Mei 1977, Presiden Republik Indonesia Soeharto menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 022/TK/Tahun 1977 dengan nomor piagam 658/3/77.
Penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan pengabdiannya dalam pembangunan masyarakat serta keberhasilannya sebagai salah satu Kuwu Teladan Nasional. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan di tingkat desa mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Kehidupan Keluarga
Di balik pengabdiannya kepada masyarakat, KH. Enoh Muhtaman juga membangun keluarga yang berakar kuat pada tradisi pesantren. Beliau menikah dengan Hj. Ijah Z. Solihah, putri dari lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Awipari, Kota Tasikmalaya. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai lima orang anak, yaitu: Hj. Rita Farihah Almarhumah Hj. Eva, Asep Rizal Asy’ari, Hj. Ai Istiqlaliah dan Bubung Nizar.
Nilai-nilai pendidikan, dakwah, dan pengabdian yang diwariskannya terus dilanjutkan oleh generasi penerus keluarga, terutama melalui pengelolaan Yayasan Al-Mukhtariyah, yang kini tetap berperan dalam membina pendidikan Islam di Tasikmalaya.
Warisan yang Terus Hidup
Jejak perjuangan KH. Enoh Muhtaman bukan hanya tersimpan dalam arsip pemerintahan atau piagam penghargaan. Warisan terbesarnya justru hidup dalam lembaga pendidikan, pesantren, serta masyarakat yang pernah merasakan kepemimpinannya.
Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, budaya politik yang sering menonjolkan pencitraan, kisah Kuwu Enoh mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati dibangun melalui kedekatan dengan rakyat, pendidikan, dan pengabdian yang berlangsung lintas generasi.
Nilai-nilai yang beliau tanamkan tetap relevan bahwa ilmu agama harus berjalan seiring dengan pendidikan modern: bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melayani masyarakat, dan bahwa kepemimpinan sejati dibangun melalui keteladanan, bukan sekadar jabatan.
Kisah Kuwu Enoh menunjukkan bahwa sejarah lokal bukan sekadar nostalgia masa lalu. Ia adalah fondasi identitas masyarakat Tasikmalaya yang layak terus diteliti, didokumentasikan, dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai inspirasi tentang arti pengabdian yang sesungguhnya.
Kini, estafet perjuangan keluarga diteruskan oleh generasi penerus melalui pengelolaan Yayasan Al-Mukhtariyah, termasuk oleh Kang Asep Rizal Asyari. dan K bubung Nizar Pamungkas. Warisan yang mereka pelihara bukan hanya bangunan pesantren atau lembaga pendidikan, tetapi juga sebuah tradisi intelektual: bahwa ilmu agama harus berjalan berdampingan dengan pelayanan kepada masyarakat.**
