Oleh: Myftah Farid, S.IP.
Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya
Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVIII di Kota Medan telah berakhir. Keikutsertaan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam forum para kepala daerah itu tentu tidak hanya menghabiskan energi dan waktu, tetapi juga menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit. Di tengah kondisi APBD Kota Tasikmalaya yang harus terus dijaga dari ancaman defisit, perjalanan dinas tersebut semestinya menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Forum sebesar APEKSI tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, studi banding tanpa tindak lanjut, atau sekadar ruang membangun jejaring antarkepala daerah. Masyarakat Kota Tasikmalaya kini menunggu oleh-oleh yang lebih bernilai daripada dokumentasi kegiatan dan unggahan media sosial. Yang dinanti adalah kebijakan, program, dan inovasi yang lahir dari hasil pembelajaran selama Rakernas.
Wali Kota Tasikmalaya beserta jajaran delegasi memiliki tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka di Medan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah. Pertanggungjawaban itu bukan hanya berupa laporan perjalanan dinas, melainkan implementasi nyata yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam Rakernas APEKSI adalah penguatan fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Gagasan tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret. Pemerintah Kota perlu menjelaskan proyek infrastruktur maupun layanan publik apa saja yang akan dibiayai melalui skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan APBD.
Transparansi menjadi kunci. Publik berhak mengetahui arah investasi yang akan dibangun, potensi kerja sama yang sedang dijajaki, hingga manfaat yang akan diterima masyarakat. Tanpa kejelasan tersebut, KPBU hanya akan menjadi istilah teknis yang sulit dipahami dan jauh dari kebutuhan warga.
Selain pembiayaan, optimalisasi PAD juga harus menjadi prioritas. Banyak kota telah berhasil meningkatkan pendapatan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, mulai dari sektor pasar, parkir, hotel, restoran, kafe, hingga tempat hiburan. Pengalaman tersebut seharusnya dapat diadaptasi di Kota Tasikmalaya untuk menutup kebocoran penerimaan daerah sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
Namun, peningkatan PAD tidak cukup hanya menjadi slogan. Pemerintah perlu menetapkan target yang realistis, terukur, dan disertai peta jalan yang jelas agar masyarakat dapat mengawasi capaian yang dihasilkan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sampah. Masalah klasik ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, berbagai inovasi yang diperoleh dari forum lingkungan hidup di APEKSI seharusnya menjadi momentum lahirnya kebijakan baru yang lebih progresif.
Pemerintah Kota perlu menyusun strategi pengelolaan sampah yang menyentuh dua sisi sekaligus, yakni membangun kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari rumah tangga serta memperkuat sistem pengolahan sampah berbasis teknologi di tingkat hilir. Tanpa langkah nyata, berbagai gagasan yang dibawa pulang dari Medan hanya akan menjadi wacana yang kembali mengendap di atas meja birokrasi.
Rakernas juga memperkenalkan berbagai inovasi ketahanan pangan perkotaan, salah satunya budidaya microgreen. Konsep ini layak dipertimbangkan sebagai solusi di tengah keterbatasan lahan pertanian perkotaan. Dengan modal relatif kecil, masa panen yang singkat, dan kandungan gizi yang tinggi, microgreen memiliki potensi menjadi bagian dari gerakan urban farming yang melibatkan sekolah, kelompok wanita tani, komunitas, hingga pelaku UMKM.
Jika dikembangkan secara serius, program tersebut bukan hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Lebih dari itu, delegasi Kota Tasikmalaya yang mengikuti berbagai forum, mulai dari Forum Bisnis, Forum Pangan, hingga Forum Lingkungan Hidup, semestinya menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur. Hasil pameran UMKM, misalnya, harus mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan Tasikmalaya, seperti bordir, mendong, maupun berbagai produk ekonomi kreatif lainnya. Demikian pula dengan berbagai praktik baik dalam mitigasi lingkungan yang semestinya dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah.
Keberhasilan mengikuti Rakernas APEKSI tidak diukur dari banyaknya forum yang dihadiri, banyaknya foto bersama, atau hangatnya jabat tangan antar kepala daerah. Tolok ukur sesungguhnya adalah seberapa cepat hasil forum tersebut diwujudkan menjadi kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Belajar dari kota lain memang penting, tetapi keberhasilan sebuah pemerintahan selalu ditentukan oleh kemampuannya mengeksekusi gagasan menjadi program yang berjalan. Di sinilah komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya akan diuji.
Kini masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar narasi. Menunggu lahirnya pembiayaan pembangunan yang lebih kreatif melalui KPBU, peningkatan PAD yang lebih efektif, tata kelola sampah yang lebih modern, serta penguatan ketahanan pangan melalui inovasi yang benar-benar diterapkan.
Gagasan-gagasan baik dari Medan jangan sampai berhenti sebagai bahan presentasi, laporan perjalanan dinas, atau sekadar memenuhi linimasa media sosial pemerintah. Yang dibutuhkan warga Kota Tasikmalaya adalah aksi nyata yang mampu menjawab persoalan daerah.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah perjalanan dinas bukan ditentukan oleh seberapa jauh langkah yang ditempuh, melainkan seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk masyarakat.**
