Pangandaran.gemamitra.com | Anggota DPRD Komisi III Kabupaten Pangandaran Haer S.Pd.I, angkat bicara mengenai permasalahan proyek rehab ruang kelas dan pembangunan MCK di SD N 4 Selasari yang diduga telah mengabaikan Undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Nomor 70 tahun 2012.
Dimana mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek. Pasalnya, pembangunan proyek hampir selesai,namun sangat di sayangkan tanpa dilengkapi papan informasi.
“Itu sudah menjadi kewajiban memasang plang papan nama tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ucap Haer.
Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.
Papan proyek tersebut digunakan untuk memuat jenis kegiatan, kata Haer, di antaranya tentang lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, alamat perusahaan dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.
“Kalau pemenang proyek rehab ruang kelas dan pembangunan MCK di SDN 4 Selasari tidak pasang papan informasi, patut di duga proyek tersebut proyek bodong,”tegasnya.
Terlebih lanjut Haer, pekerjaan tersebut ada di wilayah Kecamatan Parigi, dimana saya tinggal, maka dalam hal ini kami pun merasa punya tanggung jawab dalam sisi pengawasan, karena bangunan yang sedang di kerjakan itu ajang untuk KBM, maka proses nya juga harus benar.
“Saya berharap kepada dinas terkait untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas bagi pemborong yang nakal,” pungkasnya.***
