Gemamitra.com – Kab. Tasikmalaya
Bertempat di ruang rapat paripurna, DPRD Kab. Tasikmalaya menggelar rapat kerja refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahun anggaran 2020 untuk Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 19/05/2020.
Acara tersebut dihadiri oleh, Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya, Sekda, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Inspektorat dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan bahwa kami berusaha menjalin komunikasi bersama Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk bekerjasama memberikan laporan mengenai anggaran yang telah digunakan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya.
“Apapun hari ini kondisinya, tetap kita meminta kepada TAPD yang mewakili eksekutif supaya bekerjasama dengan kita untuk memberikan laporan apa yang telah dipergunakan dalam penanganan Covid-19 itu dan rencana ke depannya seperti apa,” ungkap Asep.
Kalau anggarannya sebetulnya dirapat sebelumnya juga sudah diutarakan, kita mengalokasikan untuk penanganan ini sekitar antara 40 sampai 60 Milyar itu sebagai tahap awal dan belum diserap. Makanya setelah diserap nanti akan melaporkan ke kita rincian-rinciannya.
“Tapi kan sudah tergambar barusan, akan fokus dulu ke Jaring Pengamanan Sosial (JPS) yang didistribusikan besok hari,” terang Asep.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Tasikmalaya Mohamad Zen mengatakan belum bisa menyampaikan rincian-rinciannya karena hal tersebut sedang dikerjakan oleh pihaknya.
Untuk bantuan yang akan disalurkan besok, dirinya akan mengerahkan ASN-ASN di Kab. Tasikmalaya, karena menurutnya kalau bekerjasama dengan Pos Indonesia, Pemkab harus menganggarkan 1, 6 Milyar yang membuat Pemkab tidak mampu.
“Ya ini hanya data rincian, kami belum bisa menyampaikan data rincian karena segala sesuatunya sedang kami kerjakan, seperti tadi kalau kerjasama, kalau kemarin kita kerjasama dengan Pos Indonesia berarti kita harus menganggarkan 1, 6 Milyar, kita tidak mampu dan lebih baik dikasihkan saja ke masyarakat daripada itu,” ujarnya.
Untuk mengantisipasinya, pihaknya akan mengerahkan para ASN semua dengan mekanisme yang benar tentunya, kami diserahkan dari Kabupaten kepada Kecamatan, tingkat Kecamatan diberita acarakan yang disampaikan ke Desa, Desa disampaikan ke RT dan itu diawasi. “ASN kita tanpa dibayar, kita yang menyuruh,” papar Zen
Selain itu, Muhammad Zen juga menanggapi ramainya permintaan masyarakat terkait transparansi anggara penanganan covid-19.
Menurutnya, jika sudah waktunya, nanti akan dipublikasikan kemana saja anggaran tersebut disalurkan. “Itu pasti akan kita publikasikan, sekarang belum bisa karena rinciannya masih didata,” terang Zen kepada media, Selasa (19/05/2020).
Seperti yang 600, Sekda mengatakan, karena ada penambahan data jadi untuk anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) tentu tidak akan cukup dengan anggaran sebesar 20 Miliar.
“Mungkin untuk 24000 penerima bisa di cover oleh anggaran 20 miliar, tapi ini kan ada penambahan data jadi 122.000 penerima, jadi anggarannya pun bertambah jadi sekitar bisa denga 48 miliar,” tambahnya.
Lalu mengenai belum terlampirnya laporan kepada DPRD dan juga belum adanya publikasi anggaran, Zen mengatakan, itu demi kehati-hatian, tidak masalah, insyaalloh kita buka nanti secara publik, jadi sepeserpun kita tidak boleh mengambilnya,” pungkasnya. (M. Rizky Arbianto)***
