Kota Tasik.gemamitra.com | Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2020, PGM Kota Tasikmalaya melakukan Audiensi dengan komisi 5 DPRD Provinsi jawa Barat berkaiatan beberapa hal yang disampaiakan.
Salah satunya PGM Kota Tasikmalaya fokus pada realisasi janji kampanye RK-UU saat pencalonan mereka komitmen untuk mensejahterakan para guru melalui pemberian Insetif.
Sudah lama tidak ada kabar, tiba-tiba pada akhir tahun 2020 pernah dilakukan pendataan untuk melengkapi persyaratan penerima bantuan untuk insentif guru, tapi saat ini belum ada kejalasan apapun terkait alokasi anggaran untuk Insentif Guru Madrasah.
“Untuk itu atas nama PGM Indonesia Kota Tasikmalaya meminta kejelasan kembali kepada Gubernur terkait realiasi janji untuk mensejaterakan guru-guru madrasah,” papar Asep Rizal Asyarie Ketua DPD PGM Indonesia kota Tasikmalaya kepada gemamitra.com, Senin 5/04/2021.
Terlebih, lanjut Asep, kepemipinan Ridwan Kamil dan Uu ini tinggal beberapa tahun lagi, bagi saya khawatir janji dulu tidak dapat direaliasikan, karena itu saya meminta kepada DPW PGM Indonesia Jawa Barat untuk secara intens mengawal hal ini, jangan sampai di tahun mendatang insetif tidak tercover lagi.
Tak hanya itu, saat ini para guru honorer Madrasah mendapat surat terkait dengan penerima fasilitas berupa Bantuan Subsidi Upah dari dampak Covid 19 yang terindikasi double dengan Bantuan lainnya diantaranya UMKM, Pra Kerja, sehingga hal itu mendapat keresahan yang luar biasa, khawatir setelah teridentifikasi, justru mereka malah akan mengembalikan lagi kas Negara.
Jika praduga itu benar, itu artinya bahwa Pemerintah menunjukan ketidaksiapan data yang disajikan kepada para guru, siap yang layak dan tidak (seharusnya) dilakukan identifikasi data melalui NIK.
“Dan jika praduga itu tidak benar, maka cukup sudah hanya sebatas data base bahan pemerintah untuk di evaluasi lebih lanjut,” ungkap Asep.
Keresahan yang luar biasa di guru-guru Madrasah kota Tasikmalaya itu tidak sedikit, ada sekitar 277 guru yang terindikasi, dengan jumlah total ada 8570 guru se Jawa Barat sumber (https://www.adminbawean.com/2021).
Hemat saya, kata Aswp, jangan salahkan para guru saat terindikasi double, sebab di system yang diterima guru, mereka semua layak menerima. Bahkan yang paling khawatir lagi, mereka para Operator tidak mendapatkan BSU dari pemerintah, padahal kerja mereka sama, juga terdampak Covid 19 yang sama.
“Semoga semua ini dapat di pertimbangkan kembali oleh pemerintah. Dan atas nama PGM Kota Tasikmalaya saya berharap bahwa Pemerintah harus lebih memperhatikan nasib guru honor yang ada di Madrasah,” pungkasnya. (***)
