Pangandaran – GM | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.
Isi informasi dalam sebuah dokumen hukum akan bermanfat dalam pengambilan keputusan dalam proses legislasi. Selain itu, manfaat JDIH adalah untuk membantu pejabat dalam pengambilan keputusan, membantu dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan
Produk hukum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pangandaran kini sudah terintegrasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH.
Bahkan Sekretariat DPRD Pangandaran kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum atau JDIH peringkat terbaik II kategori JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diterima langsung oleh Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran melalui Yayat Kiswayat mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pangandaran pada 2 September 2023.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengaku bangga dan bersyukur atas penghargaan JDIH AWARDS Sekretariat DPRD Pangandaran yang ke 3 kalinya di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Kita bangga karena produk hukum DPRD Pangandaran kini selain terintegrasi juga mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya, Senin (25/9/2023).
Asep menambahkan, bahwa penghargaan JDIH diraih mulai tahun 2021 peringkat terbaik ke I, pada tahun 2022 peringkat terbaik ke II dan pada tahun 2023 mendapat kembali penghargaan terbaik ke II tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Selain di tingkat Provinsi Jawa Barat, JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran juga telah meraih penghargaan di tingkat Nasional peringkat terbaik ke II kategori JDIH Sekretariat DPRD pada tahun 2022,” ujarnya.
Asep menjelaskan, Sekretariat DPRD Pangandaran memiliki Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM sejak bulan Juni tahun 2020 atau 3 bulan setelah dibentuk pada tahun 2020.
Penghargaan JDIH AWARDS ini menjadi bukti keseriusan dan kesungguhan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Pangandaran serta kepada masyarakat pada umumnya.
“Karena melalui JDIH produk hukum daerah terutama produk hukum yang dibahas di DPRD Pangandaran bisa terpublikasikan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, JDIH DPRD Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi, Peraturan Daerah, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akademik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, sampai risalah-risalah rapat pembahasan Raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.
Selain itu, integrasi JDIH DPRD Pangandaran ke sistem JDIH tersebut dapat menjaga keakuratan informasi produk hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Pangandaran serta masyarakat luas yang perlu informasi terkait Perda dan produk hukum daerah lainnya atau bahkan Undang Undang, Keputusan Menteri, bisa melihat di JDIH DPRD Pangandaran karena sudah terintegrasi dengan JDIH.
“JDIH bisa menjadi sarana dan fasilitas masyarakat melek hukum dan perundang undangan,” ujarnya.
Asep menjelaskan, pelaksanaan JDIH Award tingkat Jawa Barat merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 33 Tahun 2012.
Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.
“Penghargaan pengelola JDIH Sekretariat DPRD Pangandaran harus tetap melakukan upaya peningkatan dalam pengelolaan JDIH dengan inovasi yang mendukung dalam peningkatan pelayanan JDIH,” pungkas Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin. (*)
