Gemamitra.com – Kota Tasikmakaya
Gerakan Satria Bersarung kembali beraksi memasang spanduk bernada protes terhadap kebijakan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Aksi ini merupakan lanjutan dari sebelumnya dimana spanduk protes tersebut sempat diturunkan oleh Sat Pol PP Kota Tasikmalaya.

“Aksi pasang spanduk hari ini adalah sebuah bentuk mosi ketidak percayaan kami terhadap Wali Kota Tasikmalaya yang notabene beliau adalah sebagai ketua dari satgas gugus tugas covid19,” ujar Fahmi koordinator Gerakan Satria Bersarung.

Fahmi menuturkan, aksi lanjutan ini tiada lain karena pihaknya merasa prihatin terhadap apa yang terjadi saat ini dampak dari pandemi covid-19.

Saat ini masyarakat sangat membutuhkan bahan pokok untuk bertahan hidup, tapi apa yang terjadi di Pemerintahan Kota Tasikmalaya, malah mengadakan pengadaan Sarung bersekala besar.

“Ini jelas, tindakan tersebut telah melukai hati masyarakat terdampak covid-19 yang tengah berjuang bertahan hidup,” ungkap Fahmi.

Selain itu, lanjut Fahmi, bukan hali ini saja yang kami soroti mengenai kebijakan Wali Kota, seperti halnya kekisruhan pendistribusian bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid 19 yang tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan konflik sosial di masyarakat atas apa yang sudah di janjikan oleh Wali Kota.

Fahmi menilai, Wali Kota harus tanggung jawab atas konflik sosial yang terjadi di masyarakat, karena sampai sekarang apa yang dijanjikan Wali Kota terhadap bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid-19 belum selesai.

Gerakan Satria Bersarung berharap kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya Ketua Satuan Tugas Covid-19 supaya transparan terhadap seluruh anggaran untuk Penanganan Covid-19.

“Karena kami berpikir khawatir ketika virus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih menjalar di institusi Pemerintahan Kota Tasikmalaya, apalagi status Tersangka KPK belum terhapus dalam benak pikiran masyarakat,” ucapnya.

Fahmi juga sangat menyayangkan dengan sikap DPRD Kota Tasikmalaya yang tidak menjalankan kontrol sosialnya, terkait dengan persoalan kisruhnya pembagian bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid 19.

“Jangan sampai masyarakat berasumsi bahwa DPRD Kota Tasikmalaya bagian dari wakil rakyat tapi tidak mewakili rakyatnya,” pungkasnya. (Red)**