Tasikmalaya, Gemamitra.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama DPRD resmi menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa malam, 29/9/2026.
Di tengah tekanan fiskal yang cukup berat, pemerintah daerah memilih langkah efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja untuk menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya, Tjahja Wandawa, dalam laporan akhirnya menyampaikan bahwa perubahan postur anggaran dilakukan menyusul penyesuaian pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.
Pendapatan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp1,8 triliun mengalami penurunan sekitar Rp3 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya ditargetkan Rp463,23 miliar juga mengalami penyesuaian sekitar Rp4,32 miliar.
Di sisi lain, dana transfer dari pemerintah pusat tercatat sekitar Rp1,19 triliun, dengan kenaikan kurang lebih Rp449 juta.
Penyesuaian juga dilakukan pada sisi belanja. Anggaran belanja daerah yang sebelumnya mencapai Rp1,555 triliun turun menjadi sekitar Rp1,514 triliun setelah dilakukan efisiensi.
Banggar DPRD menegaskan, perubahan APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai upaya menyeimbangkan angka-angka dalam dokumen keuangan. Lebih dari itu, kebijakan anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah rekomendasi pun disampaikan, mulai dari penguatan ekonomi kreatif berbasis kewilayahan, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan destinasi wisata lokal, hingga penekanan belanja yang tidak produktif.
Setelah melalui pembahasan bersama, seluruh fraksi DPRD Kota Tasikmalaya menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi kondisi keuangan yang menantang.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebutuhan belanja dengan kemampuan pendapatan yang tersedia, tanpa mengabaikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam postur APBD Perubahan 2026 yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,483 triliun, belanja daerah Rp1,514 triliun, dan pembiayaan neto sebesar Rp31,258 miliar.
Viman menjelaskan, selisih antara pendapatan dan belanja ditutup melalui pembiayaan neto sehingga struktur anggaran dapat memenuhi prinsip keseimbangan.
Ia mengakui, penyesuaian anggaran bukan perkara mudah. Namun, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui prinsip efisiensi dan efektivitas.
Sementara itu, dari Fraksi Golkar DPRD Kota Tasikmalaya, H. Nurul Awalin menilai APBD 2026 menjadi salah satu periode anggaran paling berat dalam sejarah Kota Tasikmalaya. Meski demikian, ia mengapresiasi proses pembahasan yang melibatkan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama bagi kebutuhan pembangunan strategis, termasuk revitalisasi rumah sakit.
Menurutnya, mengandalkan peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat bukan perkara mudah di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Karena itu, diperlukan upaya memperluas dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Pengesahan APBD Perubahan 2026 ini menjadi langkah penting bagi Pemkot Tasikmalaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, keberhasilan pengelolaan APBD bukan semata-mata terletak pada keseimbangan angka, melainkan pada sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan publik.**
