Pangandaran – GM | Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja pembangunan ke depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dalam rangka memaksimalkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pemulihan kesehatan fiskal.
Hal itu dikatakan Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata pada musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja Pemerintah Daerah 2023, Minggu (10/4/2022).
Bupati mengatakan, ada beberapa isu strategis di bidang kesehatan diantaranya, belum mencapai Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kondisi sekarang ini, untuk bidang kesehatan ada beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai,” tambah Jeje.
Dia menjelaskan, Pemda Pangandaran memiliki harapan kedepan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan bisa maksimal. “Salah satu strategi dengan memaksimalkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor kesehatan,” jelasnya.
Selain peningkatan SDM yang akan berdampak pada SPM kesehatan, bakal menjadi penunjang optimalnya layanan kesehatan. “Sektor kesehatan ini jadi ketentuan jenis mutu pelayanan dasar urusan Pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat,” terang Jeje.
Jeje menegaskan, untuk kepesertaan JKN, Pemda Pangandaran menargetkan 95 persen dari kondisi saat ini 82 persen. Sedangkan untuk pembangunan telah direncanakan membangun 3 Puskesmas dan 11 Puskesmas Pembantu.
“Untuk Pembangunan Puskesmas rencananya dibangun di Jadikarya, Selasari dan Sidamulih,” papar Jeje.
Untuk pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah juga menyediakan bantuan iuran BPJS Kertawaluya secara gratis. “Standar Pelayanan Minimal saat ini menempati 82,77 persen, kedepan Pemda menargetkan 100 persen,” terang Jeje.
Kemudian, lanjut Jeje, di tahun 2023 mendatang Kabupaten Pangandaran sudah Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan 100 persen.
Pemkab Pangandaran juga harus berperan mensukseskan bebas stunting hingga 0 persen dari kondisi saat ini 3,91 persen, sesuai dengan program yang telah teragenda dari Pemerintah Pusat,” pungkas Jeje. (*)
